Gedung Samsung Centre Terlihat di Hanoi Vietnam (Reuters/Francesco Guarascio)
Dunia

2024, Vietnam Naikkan Pajak untuk Perusahaan Multinasional jadi 15 Persen

  • Dengan tarif baru ini, 122 perusahaan asing akan menghadapi kenaikan tajam dalam biaya pajak mereka, menurut dokumen yang disiapkan pemerintah. Hal ini diperkirakan akan menambah penerimaan negara sebesar 14,6 triliun dong (US$601 juta) per tahun.

Dunia

Distika Safara Setianda

JAKARTA - Parlemen Vietnam memutuskan menaikkan tarif pajak efektif untuk perusahaan multinasional, termasuk Samsung (005930.KS) menjadi 15% mulai 1 Januari 2024. Mereka menunda langkah-langkah untuk pungutan lebih tinggi yang dapat berdampak pada investasi asing penopang ekonomi.

Parlemen menyetujui tarif pajak yang lebih tinggi sebagai bagian dari reformasi pajak global. Mereka mengatakan pemerintah akan mengembangkan insentif khusus pada tahun 2024.

“Majelis Nasional tidak mengeluarkan resolusi terpisah tentang insentif investasi saat ini,” kata Le Quang Manh, ketua komisi keuangan majelis, dikutip dari Reuters, 29 November 2023.

Pajak penghasilan korporasi Vietnam sudah ditetapkan sebesar 20%. Namun selama bertahun-tahun, negara tersebut telah menawarkan tarif efektif yang jauh lebih rendah kepada investor asing besar.

Dengan tarif baru ini, 122 perusahaan asing akan menghadapi kenaikan tajam dalam biaya pajak mereka, menurut dokumen yang disiapkan pemerintah. Hal ini diperkirakan akan menambah penerimaan negara sebesar 14,6 triliun dong (US$601 juta) per tahun.

Sebagian besar dari tagihan pajak tambahan diharapkan ditanggung oleh Samsung sendiri. Pendapatannya yang bernilai miliaran dolar dari pabriknya merupakan yang terbesar di negara ini, menurut seorang yang terlibat dalam penyusunan insentif baru tersebut.

Perusahaan elektronik asal Korea Selatan, yang merakit setengah dari smartphonenya di Vietnam, hanya membayar pajak sebanyak 5,1% pada tahun 2019 di salah satu provinsi Vietnam di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Samsung belum menanggapi pertanyaan dari Reuters mengenai pajak tersebut. Kamar Dagang Korea di Vietnam menyatakan anggotanya prihatin terkait tarif pajak baru, namun tidak seorang pun menyatakan niat untuk mengubah investasinya di Vietnam.

Namun, Thang Vu, pakar pajak di konsultan Dezan Shira, mengatakan Vietnam dapat melihat penurunan investasi asing jika tidak menawarkan manfaat ekonomi alternatif yang memadai bagi mereka yang terkena dampak pajak baru tersebut.

Investor asing sejauh ini telah menggelontorkan lebih dari US$450 miliar ke Vietnam, lebih banyak dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Teka-Teki Investasi

Berdasarkan rancangan rencana yang diterbitkan pada bulan Agustus oleh kementerian investasi, perusahaan teknologi tinggi dengan investasi setidaknya 12 triliun dong (US$495 juta) akan mendapat manfaat dari keringanan pajak yang diusulkan.

Ini dapat berupa subsidi tunai untuk menutupi berbagai biaya termasuk untuk pelatihan, penelitian dan infrastruktur. Namun, proposal tersebut sejauh ini telah ditunda di parlemen. 

Anggota parlemen membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikannya tidak melanggar aturan global dan untuk membahas kemungkinan risiko hukum dari investor yang mungkin tidak diberikan akses ke subsidi ini.

Sebagian besar perusahaan yang terkena pajak mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif baru berdasarkan draf saat ini, kata dua orang yang akrab dengan diskusi internal.

Tarif pajak efektif yang baru adalah bagian dari reformasi global yang disepakati pada tahun 2021 oleh lebih dari 140 negara, di mana pajak minimum 15% akan dikenakan mulai tahun 2024 untuk perusahaan multinasional dengan omset global tahunan lebih dari 750 juta euro (US$825 juta), terlepas dari lokasi mereka.

Perusahaan dan individu kaya selama beberapa dekade telah mengalihkan keuntungan secara hukum ke negara-negara dengan pajak rendah atau bebas pajak. Namun di bawah rezim baru, mereka harus membayar pungutan top-up di negara asal mereka jika tidak diberlakukan di tempat mereka menyatakan pendapatan.