3 Isu Prioritas Digital Economy Working Group pada Presidensi G20

JAKARTA - Pembahasan terkait tiga isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 India memasuki hari terakhir. Pembahasan terkait masing-masing isu cukup beragam karena terdapat perbedaan pandangan antar negara anggota G20. 

Dalam isu prioritas pertama Digital Public Infrastructure (DPI), Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba sebagai Delegasi Republik Indonesia menegaskan perlunya ruang fleksibilitas bagi setiap Anggota G20.

Hal itu disampaikannya di sela rangkaian Pertemuan DEWG Keempat, di Taj West End, Bengaluru, India, pada Kamis, 17 Agustus 2023. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka DPI sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.

• Menilik Pemenuhan Prinsip ESG Perusahaan dengan Teknologi
• Tingkatkan Peluang Pendapatan Mitra, Gojek Gelar Promo Hemat dalam Rangka HUT RI
• Ericsson dan Telkomsel Perkuat Pengembangan Jaringan 5G di Indonesia

“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20. Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” kata Mira Tayyiba dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Ia juga menyatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).

“Harus dipisahkan antara DPI yang berlaku di ranah domestik dengan DPI yang bersifat cross-border. Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” terangnya.

Menurutnya, isu cross-border dalam kerangka DPI kemungkinan akan menjadi pembahasan jangka panjang mengingat belum semua negara Anggota mengadopsi DPI.

Sementara untuk isu kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital yang merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu yang berfokus pada aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.

Terkait pembahasan isu prioritas ketiga yakni kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, DELRI menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.

• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 18 Agustus 2023 untuk Wilayah DKI Jakarta
• Sang Drakula Ternyata Menangis Darah
• Terjadi Peningkatan Harga Properti Residensial, Meski Penjualan Menguat

“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” jelasnya.

Mira Tayyiba menilai pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman karena terdapat beberapa pihak yang tampaknya memiliki misi yang cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.

"Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara detil mengingat masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens”, pungkasnya.

Menilik dari Pertemuan DEWG Keempat Presidensi G20 Indonesia 2022, pembahasan mengenai kondisi geopolitik diwarnai dengan perdebatan cukup sengit dan diprediksi akan terjadi juga pada pertemuan kali ini.

Pertemuan kali ini menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023.