3 Jurus Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

JAKARTA – Pemerintah akan tetap mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dengan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai kunci untuk mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah juga memastikan penanganan pandemi COVID-19 lebih efektif tahun ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kebijakan fiskal 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program lain untuk mendukung PEN. 

“Ada tiga fokus yang disebut sebagai game changer terkait pandemi yang belum usai,” kata Kunta, Jumat, 26 Februari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Kunta memaparkan, kebijakan pertama yaitu melakukan intervensi kesehatan termasuk program vaksinasi. Kedua, mendorong 40% orang miskin dan tidak mampu untuk tetap bisa bertahan melalui program perlindungan sosial.

Pemerintah juga tetap mendukung dunia usaha melalui subsidi bunga, penjaminan, penempatan dana, termasuk dukungan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memerlukan.

“Di sisi lain, ini game changer ketiga, kami melakukan reformasi, termasuk di dalamnya Undang-Undnag Cipta Kerja, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Kunta.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Dalam wawancara khusus bersama media, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menuturkan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja telah memberikan sinyal positif bagi investor.

Hal ini sudah sesuai dengan tujuan regulasi tersebut untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mendorong kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan investasi.

Rosan juga merespons positif pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi melalui Foreign Direct Investment (FDI).

Demi perkembangan, kata Rosan, SWF harus bisa menghasilkan pendanaan, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kelayakan, dan profesionalisme. Seluruh proses kerja SWF harus dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B) yang benar.   

“Harapan para investor adalah di dalam SWF ini, intervensi pemerintah harus seminimal mungkin,” lanjutnya.

Seluruh kebijakan yang digulirkan pemerintah diharapkan dapat membuat Indonesia lebih ramah investor, lebih efisien dan kompetitif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat.