3 Resep Jokowi Agar ASEAN Jadi Raja Ekonomi Digital
ASEAN harus menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. Potensi ekonomi digital ASEAN sendiri ditaksir mencapai US$200 miliar pada 2025.
Home
JAKARTA – Kebutuhan untuk transformasi digital berubah menjadi kewajiban sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia.
Setidaknya, ada 1,5 miliar anak harus belajar dari rumah, ratusan juta orang bekerja mengandalkan internet, serta aktivitas bisnis juga bermigrasi ke platform daring.
“Ketergantungan dunia terhadap teknologi digital semakin tinggi. Kondisi ini tentu memberikan peluang besar untuk mempercepat transformasi digital,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam siaran pers, dinukil Minggu, 15 November 2020.
- Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
- UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
- Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India
- Bantu Start Up, Erick Refocusing Telkom dan Telkomsel
- Booming Tren Daring (Serial 5): SDM dan Infrastruktur Tertinggal, Perlindungan Data Tak Andal
Jokowi menyatakan ada tiga hal penting dalam upaya transformasi digital. Pertama, revolusi digital yang inklusif yang membutuhkan 3A (Access, Affordability, dan Ability).
Artinya, harus ada penyiapan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah serta peningkatan digital literacy melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusia (SDM).
Kedua, ASEAN harus menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. Potensi ekonomi digital ASEAN sendiri ditaksir mencapai US$200 miliar pada 2025.
Dalam hal ini, ekonomi digital harus membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi ASEAN karena UMKM mewakili 89%-99% dari seluruh perusahaan di ASEAN.
Ketiga, penguatan sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di ASEAN. Dengan kata lain, negara ASEAN harus bahu membahu mengatasi hambatan perdagangan digital. Lalu membangun kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan.
Tidak ketinggalan juga membangun regulasi sinergi perdagangan digital, e-commerce, dan konektivitas digital. Terakhir, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk memperkuat konektivitas digital.
“Business as usual bukanlah pilihan. Kita harus mempercepat transformasi digital. Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya sebesar tujuh persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) ASEAN,” tambah Jokowi. (SKO)