351 Perusahaan Terindikasi Sumber Polusi di Jabodetabek

JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mencium adanya 351 unit usaha yang terindikasi menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. KLHK memprioritaskan penanganan pada 161 unit usaha pada tahap awal untuk menekan pencemaran udara di Ibu Kota. 

Hal itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam rapat bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. Pihaknya menyebut ada 351 unit usaha yang terindikasi menjadi biang polusi udara selama ini. “Dalam catatan kami ada 351, termasuk PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel),” ujarnya, dikutip Jumat 1 September 2023.

Dari 351 perusahaan yang diduga mencemari udara, KLHK berencana memprioritaskan penanganan pada 161 unit usaha di tahap awal. Pemeriksaan terhadap unit usaha tersebut ditargetkan rampung lima pekan mendatang. 

• Dijamin Cuan, Ini 5 Tips Investasi Saham Aman Anti-rungkad
• 3 Cara Mengembangkan Kecerdasan Emosional di Tempat Kerja
• Tak Mau Kalah, Yahoo Mail akan Berikan Fitur AI Generatif

Siti mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani selaku Ketua Satgas Penanganan Udara. “Yang prioritas ditangani 161. Saya minta Dirjen selesaikan dalam waktu lima pekan dari tanggal 28 (Agustus) kemarin,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun TrenAsia.com, satgas sejauh ini telah memeriksa 18 unit usaha. Sebanyak 11 unit usaha di antaranya telah dikenakan sanksi administrasi. Menurut Siti, pengawasan difokuskan di kawasan dengan kualitas udara konsisten buruk seperti Lubang Buaya. “Kami mengamati Lubang Buaya selalu tidak sehat,” ujar Siti.

Lebih lanjut, pihaknya mempersiapkan operasi lapangan ke 48 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan PLTD yang independen. “PLTU jelas karena sudah ada laporannya, PLTD sedang kami pelajari bersama pemda se-Jabodetabek. Ini penting agar kami punya pemetaan sumbernya dari mana,” ujar Menteri. 

• Resensi Buku Walden or, Life In The Woods: Kisah nyata Pengusaha yang Hidup di Hutan dan Terapkan Frugal Living
• Memahami Apa itu Big Bang, Teori Asal Mula Penciptaan Alam
• Mengungkap Misteri Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari

Diketahui belakangan ini pemerintah pusat, Pemprov DKI hingga Polri membuat sejumlah kebijakan untuk menekan polusi udara di Ibu Kota. Pemprov sendiri diketahui membuat kebijakan work from home (WFH) untuk ASN dan mendorong swasta menerapkan hal serupa.

Namun program itu dinilai tak berkontribusi banyak untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Analyst Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Katherine Hasan menilai kebijakan WFH tidak menyentuh akar permasalahan polusi udara. Menurutnya, pengurangan perjalanan secara lokal tak akan menyelesaikan masalah.  

Dia menilai Pemprov seharusnya fokus mengatasi sumber-sumber utama polusi udara di Jakarta. “Akar permasalahan polusi udara di Jakarta tidak bisa direduksi hanya pada satu sumber saja, seperti perjalanan pulang-pergi. Tidak ada penurunan polusi yang terukur selama WFH,” kata Katherine dalam keterangan tertulisnya, Jumat.