4 Poin Penting Disinggung Dalam Pertemuan KTM ke-12 dari WTO, Salah Satunya Bea Masuk e-Commerce

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono memaparkan setidaknya ada empat pokok yang dibahas dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 dari World Trade Organization (WTO).

Pembahasan yang pertama berkenaan dengan respon WTO terhadap pandemi COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi global. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai kebutuhan akan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa mendatang dan memastikan inklusivitas akses pasokan produk kesehatan, khususnya terkait fleksibilitas paten pada vaksin.

"Karena kita belum selesai dari urusan pandemi meskipun situasi sudah jauh lebih membaik. Peran WTO sangat diharapkan, terutama di dalam memastikan adanya satu fasilitas yang nantinya dapat digunakan negara anggota dalam mengatasi persoalan-persoalan pandemi," ujar Djatmiko dalam media briefing hasil KTM WTO ke-12, Senin, 27 Juni 2022.

• Waspada Modus Kejahatan Carding Bikin Isi Rekening Langsung Habis, Ini Cara Mencegahnya
• Investasi Bitcoin Rp6,3 Trilun Gagal, El Salvador Tetap Wajib Bayar Utang Rp14,8 Triliun
• Siap Hadapi Resesi? Ini Saran Para Ahli Keuangan dari AS

Pokok kedua yang dibahas dalam pertemuan KTM WTO berkenaan dengan persetujuan subsidi perikanan (fisheries subsidies). 

Dalam persetujuan tersebut, disepakati bahwa pemberian subsidi tidak akan diberikan kepada pelaku sektor perikanan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak beregulasi (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF).

Selain itu, subsidi juga dilarang untuk aktivitas yang berkontribusi pada overkapasitas dan penangkapan ikan secara berlebihan (overcapacity dan overfishing/OCOF).

Selanjutnya, dibahas juga terkait dengan penahanan praktik bea masuk untuk transmisi elektronik e-commerce hingga pertemuan KTM ke-13 yang rencananya akan diselenggarakan sebelum 31 Desember 2023.

"Apabila KTM ke-13 belum terlaksana hingga 31 Maret 2024, moratorium bea masuk pada transmisi elektronik pun akan dihentikan," papar Djatmiko.

Pokok keempat yang dibahas dalam pertemuan berhubungan dengan upaya untuk mereformasi kelembagaan WTO, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa agar lembaga ini dapat berfungsi dengan penuh pada tahun 2024.

"Termasuk bagaimana WTO sendiri agar dapat lebih dinamis dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar," ungkap Djatmiko.

• Terpanjang di Indonesia, Ini 7 Fakta Menarik Jalan Tol Layang MBZ
• Resesi Ekonomi Incar Dunia, Makanan Bakal Jadi Investasi Terbaik daripada Emas
• Proyek Jalan Tol Bawah Laut Disiapkan, Infrastruktur Dasar di Ibu Kota Baru Mulai Dibangun pada Agustus 2022

Untuk diketahui, pertemuan KTM terakhir dilakukan lima tahun lalu, padahal seharusnya ajang ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Meski demikian, pandemi COVID-19 menjadi penghalang sehingga pertemuan KTM ke-12 baru bisa dilaksanakan pada tanggal 12-15 Juni 2022.

Djatmiko pun mengatakan, pertemuan KTM ini menjadi sangat penting karena negara-negara anggota menaruh harapan kepada WTO sebagai lembaga perdagangan multilateral dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

"Terutama di dua tahun terakhir, di masa pandemi yang memang terdapat kebutuhan-kebutuhan atau tantangan di lapangan, adanya harapan bahwa sektor perdagangan di bawah koordinasi ataupun di bawah tata aturan WTO bisa memberikan satu dukungan ataupun bentuk mitigasi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi selama pandemi," ujar Djatmiko.