421 Cekungan Air Tanah di Indonesia Sudah Rusak

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan ada 421 kondisi cekungan air tanah (CAT) di Indonesia dalam kondisi yang rawan, kritis, bahkan ada yang sudah rusak.

Kementerian ESDM mencatat, Indonesia memiliki total 421 CAT yang tersebar di seluruh Indonesia. Paling banyak ada di Sulawesi dengan 91 CAT, kemudian Jawa dan Madura 80 CAT, Maluku 68 CAT, Sumatera 65 CAT, dan Papua 40 CAT.

"Kalau kita lihat ini cadangan air tanah berdasarkan cekungan ini ada air tanah yang sifatnya, kondisinya adalah sangat rawan, ada cadangan air tanah yang kritis, dan juga cadangan air tanah yang kondisinya rusak," ungkapnya saat Peluncuran Perizinan Air Tanah di Kementerian ESDM pada Rabu, 8 Januari 2025.

• IHSG Hari Ini 08 Januari 2025 Ditutup Melemah 3 Poin
• Menguat 1 Poin, LQ45 Hari Ini 08 Januari 2025 Ditutup di 821,81
• Jurus RATU Raup Pendapatan Double Digit Pasca Melantai di Bursa 

Menurut Yuliot, ada 5 CAT yang rawan yaitu CAT Metro dan Kotabumi Provinsi Lampung, Karanganyar, dan Boyolali Jawa Tengah, serta Yogyakarta. Sementara 5 CAT yang kritis yakni Palangkaraya, Banjarmasin, Brantas, Denpasar, dan Tabanan.

Sementara 11 CAT sudah rusak yakni Jakarta, Karawang, Bekasi, Pekalongan, Pemalang, Semarang, Serang, Tangerang, Bogor, Bandung, dan Soreang. CAT yang rusak ini, kata Yuliot, bisa menyebabkan land subsidance alias penurunan permukaan tanah.

Yuliot menuturkan, luas cekungan air tanah di Indonesia mencapai 907.615 km2 dengan potensi air tanah di akuifer bebas 496,2 miliar m3 per tahun dan di sistem akuifer tertekan 20,9 miliar m3 per tahun.

Indonesia merupakan pengguna air tanah terbesar ke-9 di dunia. Negara dengan konsumsi air tanah terbesar di dunia adalah India,  China, Amerika Serikat, Pakistan, Iran, Bangladesh, Meksiko, dan Arab Saudi. Sementara posisi ke-10 adalah Turki.

Moratorium Izin Pengambilan Air Tanah di DKI Jakarta

Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah akan segera menyetop sementara penerbitan izin baru pemanfaatan air tanah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menyusul adanya penurunan permukaan tanah alias land subsidence terutama di wilayah Jakarta Utara.

"Kami juga dengan Pak Kepala Badan (Geologi) dalam rangka pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta ini belum akan diterbitkan," ujar Yuliot kepada awak media saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu, 8 Januari.

Meski melakukan moratorium izin baru, Yuliot memastikan masyarakat yang sudah mengempit izin pemanfaatan air tahan tetap bisa mengambil air tanah sesuai dengan ketentuan.

Yuliot memastikan kebijakan moratorium izin tersebut nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut pengambilan air tanah dalam jumlah yang berlebihan menyebabkan penurunan permukaan tanah sehingga memperparah banjir rob .

"Untuk rob yang sekarang lagi banyak sekali dibicarakan memang ada berbagai penyebab. Antara lain memang kondisi muka tanah yang selalu turun, itu menjadi salah satu penyebab," kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 Desember.

Pemprov DKI juga terus menyosialisasikan agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sehingga, dampak banjir rob akibat penurunan muka tanah bisa ditekan.