47 Komoditas Mineral Kritis Versi Kementrian ESDM, Ada Nikel dan Timah

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, ada 47 komoditas tambang mineral yang diklasifikasikan sebagai mineral kritis.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan, dua di antaranya termasuk nikel dan timah.

"Dua-duanya masuk mineral kritis total sudah resmi, ada 47 mineral yang masuk klasifikasi mineral kritis,” kata Irwandy di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 25 Agustus 2023.

• Kemendag Optimalkan Jaringan RCEP untuk Dongkrak UMKM
• Rekaman Fakta Lolosnya Waskita Hadapi 4 Gugatan PKPU
• Negara-negara BRICS Dorong Pembayaran Lintas Batas
• Modernisasi Pertanian, Pemkab Wonogiri Distribusikan 331 Alsintan

Adapun menurutnya, penetapan klasifikasi mineral kritis bertujuan untuk menjaga cadangan dan sumber daya nikel dan timah sebagai mineral utama guna mendukung ekosistem transisi energi.

Kedua mineral tersebut dapat dijadikan komponen pembuatan baterai kendaraan listrik hingga fasilitas energi penyimpanan atau battery energy storage system (BESS) sebagai infrastruktur pendukung transisi energi yang dilakukan di Indonesia saat ini.

Mineral kritis ini harus mendapat prioritas sebab hal ini berkaitan dengan hilirisasi yang digejot di dalam negeri saat ini. Tak hanya itu menurutnya hal ini juga mendorong industri manufaktur bisa menjadi produsen komponen industri yang strategis.

Sekedar infomasi, mineral kritis (critical raw materials) adalah sekelompok mineral masa depan yang dapat digunakan untuk inovasi teknologi berbasis energi bersih dan terbarukan.

• Inalum Targetkan Smelter Mempawah Rampung Semester II-2024
• The Sixth ASEAN Inclusive Business Summit Dorong Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
• Pasar Kreatif Bandung Hasilkan Omzet Rp9,3 Miliar

Selain nikel dan timah, Kementerian ESDM juga memasukkan mineral Aluminium, Kobal, Litium, Silika, Zirkonium hingga Thorium ke dalam klasifikasi mineral kritis.

Pengelompokan mineral kritis mengacu pada faktor keterbatasan pasokan, nilai ekonomi, harga yang tinggi, dan penggunaan di berbagai sektor industri berteknologi tinggi.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan aspek dinamika pasar serta nilai manfaat untuk perekonomian dan pertahanan negara.

Sebelumnya, dilansir dari laman Kemlu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di sektor hilirisasi dan rantai pasok industri, produksi bersama (joint production) baterai kendaraan listrik, perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Wamenlu menyampaikan kedua negara memiliki potensi dalam kerja sama produksi baterai kendaraan listrik (EV) dengan memanfaatkan cadangan nikel Indonesia dan lithium yang dimiliki Australia.

Wamenlu mendorong implementasi kerja sama antara Kadin dengan Pemerintah Australia Barat yang ditandatangani saat Annual Leaders Meeting di Sydney pada 4 Juli 2023 lalu. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk membangun industri mineral kritis dan baterei kendaraan listrik yang bernilai tambah tinggi.