5 Kebijakan Strategis Jokowi untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan lima langkah kebijakan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan panjang.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang bertajuk "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023.

“Penting data-data seperti ini diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu ada pegangannya yaitu data. Koordinasi antar daerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang segera disambungkan sehingga saya titip jangan ego daerah itu dikedepankan karena kita ini NKRI,” terang Jokowi, dikutip Jumat 1 September 2023.

• Resensi Buku Walden or, Life In The Woods: Kisah nyata Pengusaha yang Hidup di Hutan dan Terapkan Frugal Living
• Memahami Apa itu Big Bang, Teori Asal Mula Penciptaan Alam
• Mengungkap Misteri Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari

Sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan dapat ditempuh melalui lima langkah kebijakan, di antaranya:

1. Mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah.
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Strategi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Terkait strategi jangka pendek, Jokowi meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing. Jokowi juga mendorong pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. 

Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Ia meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. “Negara ini negara yang sangat besar. Daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Tapi ini harus dibantu sebelum satu bulan. Oke. Tapi jangan baru (terjadi) langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah, itu harus ada,” paparnya.

Jokowi juga manyampaikan agar pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mengintervensi pasar supaya angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

• Penelitian: Polusi Udara Mengurangi Angka Harapan Hidup Hingga Lebih dari 5 Tahun
• Sukses Terapkan ESG, United Tractors Raih Penghargaan TrenAsia ESG Award 2023
• Perbandingan Kecepatan Internet Provider Elon Musk dengan Provider Indonesia

“Bapak, Ibu gubernur, bupati, dan wali kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun karena tadi target dari Pak Menko (Perekonomian) maupun Gubernur BI tahun depan 2,5 persen plus minus 1 (persen),” imbuhnya.

Sementara untuk strategi jangka panjang, Jokowi yakin penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Menurutnya, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama.

“Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai, selalu cabai rawit, cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan. Daging ayam bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin peternakan di provinsi atau daerah Bapak, Ibu semuanya,” pungkasnya.