6 Program Ini Jadi Prioritas Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan enam program prioritas akan menjadi fokus dari dukungan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang masuk dalam RAPBN 2021.

Secara umum, anggaran TKDD untuk tahun depan akan dialokasikan sebesar Rp796,26 triliun yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) Rp102,74 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp390,29 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp65,24 triliun, DAK nonfisik Rp131,17 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp13,5 triliun, dana otonomi khusus Rp19,98 triliun, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta Rp1,32 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Berikut enam program prioritas yang disampaikan Menkeu dalamraker kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta Rabu 9 September 2020.

Bidang perlindungan sosial

Program ini mendapat anggaran Rp72 triliun melalui dana desa yakni untuk mendukung masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi.

Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani atau nelayan dengan anggaran Rp10,05 triliun yang telah termasuk hibah daerah Rp1,1 triliun untuk peningkatan dan pemberdayaan pertanian/perikanan yang didukung penyediaan akses jalan serta konservasi sumber air.

Pengembangan Pariwisata

Bidang pengembangan pariwisata dengan anggaran Rp5,2 triliun yang telah termasuk hibah daerah Rp0,9 triliun berupa dukungan penyediaan sarana, amenitas, akses jalan, dan pengembangan desa wisata.

Pengembangan pariwisata akan diikuti dengan pemberian insentif perpajakan serta peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata.

Reformasi Pendidikan dan Kesehatan

Bidang reformasi pendidikan dan kesehatan Rp337,7 triliun yaitu untuk dukungan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan target ketuntasan intervensi dalam mendukung program merdeka belajar.

Kemudian juga sebagai dukungan peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di daerah dan desa.

Peningkatan Infrastruktur

Anggaran peningkatan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp9,28 triliun untuk dukungan peningkatan akses dan konektivitas darat maupun air dalam rangka pemulihan ekonomi.

Pembangunan ICT

Pembangunan ICT senilai Rp9,02 triliun sebagai bentuk dukungan digitalisasi pendidikan dan kesehatan serta pengembangan desa digital.