6 Tambang Kakap Asing yang Kini Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

JAKARTA – Setelah 80 tahun sejak pertama kali ditemukan pada 1941, Blok Rokan kini akhirnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia. Perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS), PT Chevron Pacific Indonesia, pun menyerahkan wilayah kerja (WK) tersebut ke holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

Pengalihan pengelolaan WK Rokan ini dilakukan mulai 9 Agustus 2021 tepat pukul 01.00 WIB. Saat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut proses ini merupakan sejarah bagi industri hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.

“Setelah Caltex dan kemudian PT Chevron Pacific Indonesia mengelola WK Rokan selama 80 tahun, maka pengelolaan salah satu WK terbesar di Indonesia ini selanjutnya diserahkan kepada BUMN, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan,” ujarnya dalam acara alih kelola WK Rokan, 9 Agustus 2021.

• Ternyata, Kesepakatan Trump dan Taliban Ini yang Membuat Afghanistan Jatuh
• Perang Afghanistan dalam Angka
• Hadapi 4 Varian, Simak Hasil Kinerja Vaksin-Vaksin COVID-19

Blok Rokan bukan satu-satunya aset ESDM seperti kilang atau tambang yang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, ada juga Blok Mahakam yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan Prancis, PT Total E&P Indonesia. 

Lalu, tentu saja ada tambang emas Freeport yang kini sahamnya mayoritas dikuasai holding BUMN tambang PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebesar 51,2%. Inalum juga menjadi pemimpin holding tambang Indonesia yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk (TINS).

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan, TrenAsia.com pun merangkum aset ESDM yang sudah kembali dikuasai oleh Indonesia. Mulai dari Inalum hingga Rokan, berikut daftar aset-aset tersebut:

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum

Inalum pertama kali didirikan untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di aliran Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatra Utara. Pada 1972, konsultan asal Jepang, Nippon Koei, pun melakukan studi kelayakan proyek PLTA dan aluminium Asahan.

Laporan tersebut menyebut PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya. Pada 1975, pemerintah Jepang bersama 12 perusahaan penanam modal Jepang membentuk konsorsium Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA) untuk melaksanakan proyek ini.

Inalum resmi berdiri pada 1976 dengan nama lengkap PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai usaha patungan antara pemerintah Indonesia dengan NAA. Saat itu, NAA memiliki 90% saham sementara pemerintah hanya 10%.

Kepemilikan saham ini berubah pada 1978 menjadi NAA sebesar 75% dan pemerintah Indonesia 25%. Pada 1987, porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia membesar menjadi 41,13% sementara NAA mengecil jadi 58,87%.

Pada 9 Desember 2013, Pemerintah Indonesia resmi mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian induk. Inalum pun resmi menjadi BUMN ke-141 pada 21 April 2014, yang berarti membuat namanya menjadi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Pada 2017, pemerintah Indonesia pun membentuk Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID). Inalum pun menjadi pemimpin holding yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk (TINS) tersebut.

2. Newmont

Pada 1986, perusahaan tambang emas asal AS Newmont mendapat kontrak kerja (KK) untuk menggarap Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Maka dari itu, Newmont pun beroperasi dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Newmont lalu menemukan galian tambang tembaga porfiri yang kemudian dinamai Batu Hijau pada 1990. Pada 1997, proyek Batu Hijau pun dimulai dengan total investasi US$1,8 miliar dan beroperasi secara penuh pada 2000.

Pada 2016, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) milik konglomerat Arifin Panigoro melakukan transaksi akuisisi 50% saham PT Amman Mineral Investama yang memiliki 82,2% saham di NNT. Akusisi tersebut pun membuat NNT berubah nama jadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Berdasarkan situs resminya, usia tambang Batu Hijau diperkirakan hanya berlanjut sampai 2023 dengan tingkat produksi saat ini. Meski begitu, AMNT juga mengeksplorasi bagian-bagian lain di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seperti prospek eksplorasi Elang.

Elang memiliki sumber daya 12,95 juta pon tembaga, 19,7 juta ons emas dengan potensi untuk menghasilkan 300-430 juta pon tembaga dan 0,35-0,60 juta ons emas per tahun.

3. Freeport

Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, Freeport McMoran, pertama kali masuk di Indonesia pada 1967 lewat Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Dengan UU tersebut, Freeport pun mendapat kontrak karya selama 30 tahun untuk menggarap tambang emas di Papua.

Pada 1991, Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya II setelah menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg. Kontrak baru ini pun membuat Freeport dapat melakukan penambangan di wilayah seluas 2,6 juta hektare, di mana sebelumnya hanya 10.908 hektare (ha).

Dalam kontrak kerja II tersebut juga tertuang hal penting yaitu divestasi saham dari Freeport ke Indonesia. Pada 10 tahun pertama atau 2001, Freeport diwajibkan mendivestasi 10% sahamnya. Lalu, Freeport wajib mendivestasikan 51% sahamnya pada 2011. Meski begitu, hal ini baru terjadi pada 2018.

BUMN Inalum menjadi aktor penting dalam akuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 51 tahun dikendalikan asing. Kepemilikan saham Inalum di Freeport pun meningkat dari sebelumnya 9,36% menjadi 51,2%. 

Tambang emas milik Freeport ini diklaim sebagai tambang dengan deposit emas terbesar di Indonesia. Berdasarkan dokumen dari Inalum, Tambang Grasberg yang selama ini dikelola memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak sebesar lebih dari Rp2.400 triliun hingga 2021.

4. Blok Mahakam

Tepat 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola migas di Blok Mahakam, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Blok Mahakam ini dimiliki oleh perusahaan migas asal Prancis, PT Total E&P Indonesia, yang kontraknya habis 31 Desember 2017.

Sebelum kontraknya diputus tersebut, Total telah menguasai Blok Mahakam selama sejak 1966 setelah menandatangani kontrak kerja sama bersama Inpex Corporation dengan pemerintah Indonesia.

Setelah berjalan selama 30 tahun, kontrak kerja Blok Mahakam diperpanjang lagi selama 20 tahun hingga 31 Desember 2017. Ini membuat Total sudah mengelola Blok Mahakam selama total 50 tahun sebelum diambil alih Pertamina.

Pertamina memberikan hak kelola Blok Mahakam kepada anak usahanya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Pada 2021, PHM memproyeksikan Blok Mahakam dapat menghasilkan minyak 22.000 barel per hari (BOPD) dan gas sebesar 485 juta kubik (MMSFCD).

5. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Setelah Freeport, Inalum bermanuver lagi di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan membeli 20% saham perusahaan tambang asal Kanada tersebut. Pembelian saham ini dimungkinkan berkat adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Dengan divestasi kepada Inalum tersebut, kepemilikan saham entitas induk Vale Canada Limited pun terdilusi menjadi 44,3% dari sebelumnya 58,73%, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. menjadi 15% dari sebelumnya 20,09%, dan publik tercatat 20,7%.

Sebelum divestasi kepada Inalum tersebut, INCO juga telah mendivestasi 20% sahamnya ke publik lewat Bursa Efek Indonesia. Ini pun membuat divestasi saham INCO ke Indonesia sudah 40%, sesuai dengan kontrak karya (KK) yang ditandatangani 2014 lalu dan akan berakhir pada 28 Desember 2025.

Dalam kontrak karya yang sama, INCO juga melepas areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektare (ha). Ini membuat luasan areal KK berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. 

Saat pertama kali didirikan pada 1968 Vale Indonesia memiliki nama berbeda, yaitu PT International Nickel Indonesia. Pada tahun yang sama Vale dan pemerintah menandatangani kontrak karya untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel.

INCO pun memulai pembangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada 1977, Presiden Soeharto meresmikan fasilitas penambangan dan pabrik pengolahan nikel tersebut.

6. Blok Rokan

PT Pertamina (Persero) akhirnya resmi mengambil alih pengelolaan wilayah kerja (WK) Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Pengelolaan Blok Rokan akan dilakukan oleh anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mulai Senin, 9 Agustus 2021.

Perjalanan panjang Blok Rokan kembali ke Indonesia ini dimulai ketika Caltex memulai pencarian minyak di Indonesia pada 1924. 20 tahun berselang, Caltex lewat Caltex Pacific Indonesia pun mulai mengelola blok Rokan dengan kontrak hingga 1971.

Pada 1971, kontrak pengelolaan Blok Rokan berpindah ke Chevron lewat PT Chevron Pacific Indonesia. Sejak mengelola Rokan, Chevron telah melakukan dua kali kontrak yang membuat pengelolaanya menjadi total 30 tahun hingga 2021.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut WK Rokan memiliki nilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta barel minyak per hari (barrels of oil per day/BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas bumi pada 2030 mendatang.

Sejak pertama kali dimulai pada 1951 sampai 2021, WK Rokan telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Produksi rata-rata tahun ini hingga Juli 2021 tercatat sebesar 160,5 ribu BOPD minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 MMSCFD untuk gas bumi.

Hingga akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Pada 2022, PHR akan menambah lagi kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Ini akan menjadi komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia.