Press Briefing CIPS DigiWeek 2024 yang digelar pada Jumat, 19 Juli 2024.
Tekno

7 Rekomendasi CIPS untuk Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia

  • Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$82 miliar pada tahun 2023, menguasai 40% pangsa pasar di Asia Tenggara. Dengan jumlah investasi yang masuk ke sektor digital sebesar US$5,1 miliar pada tahun 2022, Indonesia menjadi salah satu destinasi investasi digital yang paling menarik.

Tekno

more
Idham Nur Indrajaya

JAKARTA - Dalam acara Press Briefing CIPS DigiWeek 2024 yang digelar pada Jumat, 19 Juli 2024, CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Anton Rizki, menyampaikan pandangannya tentang masa depan digital Indonesia. Acara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmen dan langkah nyata menuju transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Indonesia terus berkembang menjadi pemain global dalam ekonomi digital, terutama setelah sukses menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2022 dan memimpin ASEAN pada tahun 2023. Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$82 miliar pada tahun 2023, menguasai 40% pangsa pasar di Asia Tenggara. Dengan jumlah investasi yang masuk ke sektor digital sebesar US$5,1 miliar pada tahun 2022, Indonesia menjadi salah satu destinasi investasi digital yang paling menarik.

Anton Rizki mencatat bahwa meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan, negara ini masih menghadapi beberapa tantangan. “Warga digital kita sangat aktif dan ekosistem startup kita dinamis, tetapi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi modern untuk sektor-sektor utama masih tertinggal,” ungkapnya.

Tantangan dan Paradoks

Indonesia menunjukkan paradoks yang menarik: meskipun aktif dalam ruang digital dan memiliki ekosistem startup yang dinamis, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan sektor-sektor utama masih belum optimal. “Tantangan-tantangan dalam literasi digital, privasi data, dan keamanan siber memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif,” tambah Anton.

Selama penyusunan Policy Communiqué atau Komunike Kebijakan, CIPS berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Acara DigiWeek 2024 menjadi ruang inklusif untuk membahas isu-isu spesifik dalam lanskap digital Indonesia yang terus berkembang.

Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan Digital Indonesia

Dalam upaya mendorong strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, Komunike Kebijakan dari CIPS berfokus pada tujuh rekomendasi strategis yang dianggap penting untuk diprioritaskan oleh pemerintahan mendatang. Anton Rizki menekankan bahwa visi utama dari rekomendasi ini adalah menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, melindungi hak, memastikan inklusivitas, dan meningkatkan daya saing global.

Proposal 1: Meningkatkan Koregulasi dan Adopsi Instrumen Kebijakan Inovatif

Anton Rizki menyoroti pentingnya inovasi kebijakan untuk menciptakan iklim regulasi yang mendukung transformasi digital. “Pendekatan kebijakan inovatif yang didorong oleh teknologi dan berbasis data dapat menyeimbangkan perkembangan pesat inovasi teknologi dengan manajemen risiko dan perlindungan kepentingan publik,” jelasnya.

Pendekatan koregulasi yang melibatkan pemangku kepentingan seperti pakar industri, regulator, dan masyarakat sipil dapat menciptakan iklim regulasi yang responsif dan adaptif. Salah satu instrumen kebijakan yang disarankan adalah regulatory sandbox, di mana inovator dan regulator dapat berkolaborasi menguji model usaha baru dalam lingkungan yang terkontrol.

Proposal 2: Melindungi Kebebasan Berpendapat dan Keamanan Pengguna

Anton juga menekankan pentingnya moderasi konten yang efektif dan transparan di ruang digital. “Platform digital harus menjunjung prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi, sambil memastikan keamanan pengguna,” katanya.

Menurut laporan Freedom of the Net dari Freedom House, sensor dari pemerintah melalui permintaan penghapusan konten telah mengurangi kebebasan internet di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah regulasi harus memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan secara menyeluruh.

Proposal 3: Memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN

Dengan memanfaatkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saing global dan memperdalam integrasi pasar regional. Anton menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi e-commerce lintas negara di ASEAN, yang dapat memberikan pilihan lebih beragam bagi konsumen dan UMKM, serta peluang impor-ekspor yang lebih besar.

“Dukungan terhadap inisiatif-inisiatif ini melalui kerangka regulasi domestik dan investasi pada infrastruktur utama dapat menggiatkan perdagangan regional serta memacu pertumbuhan Indonesia,” tambah Anton.

Proposal 4: Memprioritaskan Perlindungan Privasi Data Pribadi

Dengan meningkatnya ancaman dan risiko digital, Anton menekankan pentingnya strategi keamanan siber yang tangguh dan adaptif. “Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan keamanan data yang kuat dan membentuk lembaga pelindungan data pribadi yang independen,” ujarnya.

Kolaborasi internasional dan penyesuaian dengan standar internasional juga menjadi aspek penting dalam memastikan ketahanan siber Indonesia.

Proposal 5: Menguniversalkan Akses Internet Berkualitas

Konektivitas digital yang aksesibel dan andal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital yang besar, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan,” kata Anton.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah perlu memprioritaskan penyediaan internet andal dan berkecepatan tinggi melalui pendekatan partisipatoris yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah harus memfasilitasi perluasan infrastruktur pembayaran digital di daerah-daerah terpencil.

Proposal 6: Meningkatkan Ketahanan Infrastruktur Digital

Transformasi digital membutuhkan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengatasi berbagai risiko guncangan. Anton menyarankan agar pemerintah fokus pada pengembangan dan investasi pada infrastruktur digital yang dapat menunjang kebutuhan masa depan serta meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap kejadian-kejadian yang mengganggu.

“Regulator harus mengembangkan kebijakan yang memungkinkan investasi berkelanjutan pada teknologi digital beserta infrastruktur pendukungnya,” tegasnya.

Proposal 7: Tidak Meninggalkan Siapapun dalam Transformasi Digital

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 57 juta penduduk Indonesia masih tidak memiliki akses internet, dan 28 juta penduduk memiliki disabilitas. Anton menekankan pentingnya inklusivitas dalam layanan dan teknologi digital.

“Pemerintah harus melibatkan komunitas disabilitas dalam diskusi kebijakan untuk mewujudkan ruang digital yang aksesibel dan sensitif terhadap konteks lokal,” ujar Anton. Program literasi digital juga penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat dengan aman menjelajahi dunia digital.

Kesimpulan

Paparan Anton Rizki dalam CIPS DigiWeek 2024 memberikan gambaran komprehensif tentang visi masa depan digital Indonesia. Dengan fokus pada inovasi kebijakan, perlindungan hak asasi manusia, integrasi pasar regional, dan inklusivitas, Indonesia diharapkan dapat mencapai transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif.

Anton menutup dengan harapan agar kabinet Indonesia yang baru dapat mempertimbangkan usulan-usulan yang telah diuraikan, serta mengakui peran penting ekonomi digital dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dan makmur. “Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, melindungi hak, memastikan inklusivitas, dan meningkatkan daya saing global,” pungkasnya.

Dengan paparan ini, CIPS berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan ekonomi digital Indonesia dan mendorong terciptanya kebijakan yang adaptif dan inovatif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat meraih masa depan digital yang cerah dan inklusif.