7 Tahun Menjabat, Utang Era Pemerintahan Jokowi Bengkak 66,69 Persen Tembus Rp2.976 Triliun
Selama menjabat, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencatatkan kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah menjadi US$206,37 miliar atau Rp2.976 triliun (kurs Rp14.424 per dolar Amerika Serikat) pada 2020. Nilai ini naik sebesar 66,69% dari sebelumnya US$123,80 miliar, setara dengan Rp1.786 triliun pada 2014.
Nasional
JAKARTA – Selama menjabat, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencatatkan kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah menjadi US$206,37 miliar atau Rp2.976 triliun (kurs Rp14.424 per dolar Amerika Serikat) pada 2020. Nilai ini naik sebesar 66,69% dari sebelumnya US$123,80 miliar, setara dengan Rp1.786 triliun pada 2014.
Berdasarkan data statistik Bank Indonesia (BI), ULN pemerintah tahun pertama Jokowi senilai US$123,806 miliar pada 2014. Posisi ULN tersebut tumbuh 8,32% dibandingkan dengan penghujung kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2013) sebesar US$114,294 miliar.
Sejak itu, ULN pemerintah terus tumbuh dengan persentase kenaikan yang beragam. Selama tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ULN tertinggi terjadi pada 2017 di mana ULN bengkak sebesar 14,49% menjadi US$177,318 miliar.
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
- Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik
Menariknya, ULN pemerintah di masa pandemi COVID-19 tahun lalu justru tercatat sebagai pertumbuhan terkecil yakni hanya 3,25%. Pada kala itu, ULN melebar jadi US$206,375 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$199,876 miliar.
ULN Januari 2021
Terbaru, BI mencatat posisi ULN per Januari 2021 tembus US$420,7 miliar setara Rp6.068 triliun.
Nilai utang tersebut tumbuh 2,6% dari bulan sebelumnya. Namun pertumbuhan ULN melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang naik 3,4% year on year (yoy).
Posisi ULN Januari terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,1 miliar.
Hingga akhir Januari 2021, ULN pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Tepatnya, ULN jangka panjang pemerintah mencapai US$210,63 miliar, sedangkan ULN jangka pendek US$131 juta.
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
- Pemberdayaan Perempuan di Perusahaan Jepang Masih Alami Krisis Pada Tahun 2021
Kendati nilai ULN pemerintah terus membengkak tiap tahunnya, namun rasio ULN secara keseluruhan (termasuk utang bank sentral dan swasta) terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di level 39,5% per Januari 2021.
Artinya, cukup jauh dari ambang batas maksimal rasio utang sebesar 60% dari PDB yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (SKO)
Pertumbuhan ULN 2014-2020
2013: US$114,294 miliar
2014: US$123,806 miliar (+ 8,32% yoy)
2015: US$137,396 miliar (+ 10,97% yoy)
2016: US$154,875 miliar (+ 12,72% yoy)
2017: US$177,318 miliar (+ 14,49% yoy)
2018: US$183,197 miliar (+ 3,31% yoy)
2019: US$199,876 miliar (+ 9,10% yoy)
2020: US$206,375 miliar (+ 3,25% yoy)