75 Persen Kendaraan Listrik Gunakan Baterai Berbasis Besi, Bagaimana Nasib Nikel RI?

JAKARTA - Analis Institute for Energy Economics and Financial Anlysis (IEEFA), Putra Adhiguna menilai, percepatan kendaraan listrik saat ini tidak terlalu bertumpu kepada baterai berbasis nikel.

Pasalnya 75% dari mobil listrik yang terjual di Indonesia tahun lalu tidaklah menggunakan baterai nikel, namun menggunakan baterai berbasis besi atau lithium iron phospate (LFP) dengan harga lebih terjangkau. Tren yang sama mungkin akan berkembang di segmen roda dua.

"Apakah kendaraan listrik Indonesia akan menggunakan nikelnya masih menjadi pertanyaan," katanya dilansir pada Jumat, 31 Maret 2023.

• Top! OCBC NISP Tak Lagi Pakai Listrik dari Pembangkit Batu Bara
• Jumlah Pemain Fintech di Indonesia Meroket 600 Persen dalam Satu Dekade Terakhir
• Kerugian Blibli Milik Grup Djarum Menebal 65 Persen jadi Rp5,53 Triliun pada 2022
• Lagi Viral di Twitter, Ini Cara Bikin Foto Profesional Headshot dengan AI

Putra mengungkapkan, pada kuartal I-2022, hampir separuh mobil baru yang diproduksi Tesla menggunakan baterai LFP, terutama terutama Model 3 dan Model Y yang dijual di China.  

Berdasarkan riset IEEFA, kendaraan listrik yang menggunakan jenis baterai LFP adalah mobil listrik Wuling Air EV. Sementara untuk jenis motor listrik yang memasang baterai LFP tanpa kandungan nikel adalah Smoot Elektrik Tempur, Volta 401, Selis E-Max dan Polytron PEV30M1 (Fox-R).

Langkah ini menurut Putra, mengikuti sebagian besar populasi Indonesia yang memiliki kendaraan roda dua dan mobil segmen bawah sampai menengah, sehingga pertimbangan biaya berperan besar mencondongkan pasar kendaraan listrik Indonesia ke arah baterai LFP yang lebih terjangkau.

Pasalnya inisiatif yang ada tampak lebih terfokus pada pembangunan industri yang terkait penambangan nikel dan peningkatan industri baterai. Dengan bertumpu kepada dua inisiatif tersebutlah tampak usaha untuk bisa memproduksi kendaraan listrik berharga terjangkau, baik dengan maupun tanpa baterai berbasis nikel.

Dengan Indonesia yang kerap membanggakan levarage yang kuat dengan sumber daya nikelnya, tentunya pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatasi kendala lingkungan dan sosial yang terkait. Dan bila tidak, maka di manakah leverage tersebut?