9 Usul REI ke Jokowi Agar Dorong Sektor Properti Perumahan 2021, Termasuk Makin Mudah KPR Subsidi

JAKARTA – Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan optimistis dengan perbaikan industri properti khususnya sektor perumahan pada 2021.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk pemulihan sektor residensial setelah menghadapi pandemi COVID-19 pada 2020.

“Kami sampaikan kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo, masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan kredit pemilikan rumah. Untuk itu kami usulkan berbagai kemudahan dari pemerintah,” kata Totok, dalam diskusi Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perumahan, belum lama ini.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Totok menyebut usulan yang pertama yakni membuka akses kredit perumahan kepada semua segmen masyarakat. Di masa pandemik ini, kata Totok, perbankan sangat selektif dalam mengucurkan kredit.

“Bank membatasi konsumen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) hanya untuk ASN, TNI/Polri, dan karyawan BUMN. Atau karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap,” kata dia.

Kedua, menambah kuota rumah subsidi melalui skema subsidi selisih bunga sebanyak 130.000 unit

Ketiga, menjadikan program sejuta rumah sebagai salah satu program padat karya pemerintah. Hal ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Keempat, mengembalikan definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan acuan gaji pokok, bukan lagi take home pay. Hal ini agar subsidi rumah bagi MBR bisa direalisasikan di seluruh Indonesia.

“Banyak daerah di luar Jawa banyak hambatan. Misal di Papua hanya 5 persen (penyerapan rumah subsidi) yang terealisasi. Karena di sana ada tambahan biaya kemahalan hidup, jadi pendapatan suami-istri misalnya bisa lebih dari Rp8 juta (per bulan),” kata Totok.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Kelima, insentif pembangunan rumah susun subsidi sesuai dengan Rancangan Program Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Keenam, penundaan angsuran MBR selama masa pandemi COVID-19, dalam jangka waktu enam bulan.

“Ada usulan dari pemerintah untuk memberi bantuan uang muka. Tapi ini enggak tahu kapan cairnya, kadang bisa 6-10 bulan. Sehingga kami mohon adanya penundaan enam bulan saja, yang bisa dihitung di akhir cicilan,” kata dia.

Ketujuh, mendorong segera realisasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), khususnya untuk pembangunan rumah ASN. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Ke delapan, program pembiayaan pembangunan rumah untuk ASN/TNI/Polri bisa dilakukan dengan KPR maksimum hingga Rp500 juta dengan bebas PPN dan PPh 1%.

“Banyak ASN/TNI/Polri yang menggunakan SK untuk jaminan, jadi banyak terhambat mereka,” kata Totok.

Terakhir, melakukan sunset policy sebesar 5% terhadap aset kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT oleh Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan besarnya dana menganggur yang masih dimiliki oleh masyarakat. (SKO)