ABIS 2020: Jokowi Tekankan Percepatan Transformasi Digital di ASEAN

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan langkah-langkah percepatan transformasi digital di ASEAN yang perlu diterapkan di tengah krisis hebat akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Pernyataan itu disampaikannya di saat pertemuan ASEAN Business and Investment Summit 2020 (ABIS 2020) bertema “Digital ASEAN: Sustainable and Inclusive” yang digelar di Hanoi, Vietnam, Jumat (13/11/2020).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akibat krisis lantaran pandemi Covid-19, lebih dari 30 juta masyarakat di ASEAN terancam kehilangan pekerjaan. Semua kalkulasi ekonomi dan bisnis pun harus dihitung ulang.

Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya optimisme karena di tengah tantangan tersebut, masih terdapat peluang.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Salah satunya, percepatan perkembangan digitalisasi di berbagai bidang, di saat banyak aktivitas kerja, bisnis, dan pendidikan harus dilakukan secara virtual.

Presiden mengatakan, sesuai laporan Sekjen PBB, jaringan seluler telah menjangkau lebih dari 95% populasi dunia. Pada Juni 2020, terdapat 441 juta orang atau sekitar 65% populasi ASEAN adalah pengguna internet.

“Ketergantungan dunia terhadap teknologi digital semakin tinggi. Lebih dari 1,5 miliar anak harus belajar dari rumah, ratusan juta orang harus bekerja dengan platform virtual, online shopping meningkat tajam. Kondisi ini tentu memberikan peluang besar untuk mempercepat transformasi digital.” ujarnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Potensi ekonomi digital ASEAN yang ditaksir mencapai US$ 200 miliar pada 2025 baru dapat dipenuhi jika ASEAN mampu melakukan transformasi digital. Transformasi tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dan dimitigasi.

“Banyak jenis usaha lama yang tutup, banyak jenis pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56% pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi,” kata Jokowi.

Selain itu, digital gap di negara ASEAN juga masih sangat besar. Penetrasi internet belum merata di seluruh negara ASEAN. Dari 10 negara, hanya tiga negara memiliki penetrasi internet di atas 80%.

Menghadapi tantangan tersebut, Presiden menekankan perlu dilakukan berbagai terobosan.

“Business as usual bukanlah pilihan. Kita harus mempercepat transformasi digital. Apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya sebesar 7% dari total PDB ASEAN,” ujarnya.

Untuk menjawab hal tersebut, Presiden menyampaikan tiga hal utama yang perlu didorong untuk mempercepat transformasi digital di ASEAN.

Pertama, revolusi digital yang inklusif.

“Revolusi digital yang inklusif membutuhkan 3A (Access, Affordability, dan Ability). Tiga hal ini harus terus kita upayakan agar demokratisasi akses digital dapat berjalan,” ungkapnya.

Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama. Bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, tetapi juga ke desa-desa.

Dengan harga yang terjangkau dan disertai dengan peningkatan digital literacy melalui upskilling dan reskilling dari sumber daya manusia.

Kedua, perlunya ASEAN menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital.

“Ekonomi digital harus menjadi kekuatan ekonomi ASEAN. Kita tidak boleh sekadar menjadi pasar, tetapi harus menjadi pemain besar,” ujar Presiden.

Ekonomi digital, imbuhnya, harus membantu UMKM kawasan ASEAN untuk masuk dalam rantai pasok global. UMKM adalah tulang punggung ekonomi ASEAN karena UMKM mewakili 89% hingga 99% dari seluruh perusahaan di ASEAN.

“Saya yakin percepatan transformasi digital UMKM akan mendorong bangkitnya roda perekonomian kawasan. Pemerintah masing-masing negara ASEAN harus punya andil lebih besar dalam mendorong transformasi digital. Ini penting untuk menjadikan ASEAN menjadi kawasan yang digital friendly,” tegasnya.

Ketiga, penguatan sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di kawasan.

“Kita harus bekerja sama untuk mengeliminasi hambatan perdagangan digital; membangun kepastian hukum; penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan; membangun regulasi sinergi perdagangan digital, e-commerce, dan konektivitas digital; serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP) untuk memperkuat konektivitas digital,” ujar Jokowi.

Sinergi tersebut harus bersifat inklusif, tidak ada satupun yang boleh tertinggal.

“Itulah prasyarat jika kita ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini. No one is left behind,” pungkas Presiden.