logo
Dadan Kusdiana Sekjen ESDM
Energi

Ada 35 Proyek Hilirisasi Berpotensi Didanai Danantara

  • Jika proyek Kementerian ESDM bisa menjadi proyek prioritas, maka hal itu juga akan menjadi prioritas bagi Danantara. Termasuk untuk sisi pembiayaannya.

Energi

Debrinata Rizky

JAKARTA -   Pemerintah baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan  saat ini mereka memiliki 35 proyek dengan nilai US$126 miliar atau sekitar Rp2.059 triliun (kurs Rp16.350) yang berpotensi dibiayai Danantara.

“Jika proyek Kementerian ESDM bisa menjadi proyek prioritas, maka hal itu juga akan menjadi prioritas bagi Danantara. Termasuk untuk sisi pembiayaannya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana  saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa, 25 Februari 2025.

“Pak Wamen, Pak Menteri sudah menyampaikan ada 35 proyek, US$126 miliar kalau nggak salah, salah satunya pasti kalau proyek ini menjadi prioritas juga menjadi prioritas dari Danantara juga,” tambah Dadan .

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan pemerintah saat ini juga tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029 mendatang. Pihaknya mendorong tercapainya target tersebut melalui upaya berbagai proyek Kementerian yang dikepalai Bahlil Lahadalia ini.

Dadan mengatakan pihaknya mendorong tercapainya target tersebut melalui upaya berbagai proyek yang dilakukan oleh pihaknya itu, meski belum bisa dipastikan apakah akan ‘kecipratan’ pembiayaan dari Danantara atau tidak.

Danantara secara resmi diluncurkan  Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2024.  Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam mengelola investasi nasional secara mandiri dan strategis dalam bentuk Sovereign Wealth Funds (SWF

"Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," papar Prabowo  dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2024.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengaku sudah berkoordinasi dengan perbankan terkait pembiayaan hilirisasi. Bahlil menyatakan perbankan harus ikut ambil peran dalam mendukung program hilirisasi. Salah satunya, dengan memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di sektor hilirisasi.

Komunikasi yang dimaksud Bahlil adalah menyampaikan informasi itu kepada perusahaan perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Perbankan dalam negeri diwajibkan membiayai. Dengan begitu nilai tambah dari hilirisasi bisa lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari 2025.