Ada Masalah, Produksi Rotan Melimpah, Tetapi Hilir Kekurangan Bahan

JAKARTA – Menteri Koordinator Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui, ada masalah dalam tata niaga rotan yang harus diperbaiki.

Hal itu ditandai dengan adanya keberlimpahan produksi di hulu, akan tetapi industri furnitur di hilir masih kekurangan bahan baku.

Menurutnya, selama ini industri furnitur hanya mampu menyerap sekitar 30 persen produksi rotan setengah jadi.

“Entah kenapa bisa ada kelangkaan pasokan, padahal di hulu produksinya melimpah dan dijual dengan harga yang murah,” ujarnya di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (2/3).

Kejanggalan tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh adanya dugaan penyelundupan rotan dalam proses distribusi yang angkanya mencapai 10.000 ton per bulan.

Namun, ia mengaku harus memastikan seluruh data dari dinas, pengusaha, dan petani di daerah penghasil rotan untuk mengambil kebijakan yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara itu, masalah lain yang dihadapi dalam industri rotan, yakni terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) para pengrajin rotan.

“Ya, dari sisi SDM juga harus dibenahi. Di Vietnam model produksinya bahkan sudah menggunakan robot sehingga produksinya pun cepat,” ungkapnya.

Selama ini, ujarnya, di Jawa Tengah terdapat satu daerah yang kuat dalam bidang industri rotan, yaitu desa Trangsan di Sukoharjo. Namun, produksinya masih manual alias dilakukan oleh individu per individu.

Meskipun demikian, menurut data yang dilaporkan dalam situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM (2/2/2020), industri kerajinan rotan asal Sukoharjo ini telah sukses menembus pasar global di antaranya Spanyol, Uni Emirat Arab hingga Afrika Selatan.

Teten juga mengungkapkan, selama ini belum pernah dilakukan impor rotan karena Indonesia merupakan negara produksi rotan terbesar di dunia.

Pada tahun 2019, di bawah naungan koperasi, rotan sukses memenuhi demand tiga negara tersebut sebanyak 12 kontainer dengan nilai transaksi mencapai 140 ribu dolar Amerika Serikat atau setara Rp 1,91 miliar.