Ada Varian Delta, Kemenkeu Akan Realokasi Anggaran Rp3,1 Triliun untuk COVID-19

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merealokasi anggaran senilai total Rp31 triliun untuk menangani pandemi COVID-19. Anggaran ini terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp26 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan upaya refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan karena adanya ancaman virus corona varian delta. Sehingga membutuhkan penanganan serius.

“Kami sedang mengidentifikasi sekitar Rp26 triliun dari belanja K/L plus another Rp5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan COVID-19,” katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin, 12 Juli 2021.

• Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
• Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
• Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement

Ia menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L sebesar Rp59,1 triliun dan TKDD Rp15 triliun.

Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp12,1 triliun.

“Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan rakyat kita. Dana Rp12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) COVID-19,” katanya.

Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8% Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.

Earmarking 8% DAU/DBH hingga semester I-2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9% karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50% untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, earmarking 8% dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7%.

Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6% atau Rp1,6 triliun.

Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa bagi 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3% atau Rp4,99 triliun bagi 5 juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM. (LRD)