Adu Mulut Ahok Vs Arya Sinulingga Soal Kementerian BUMN Dibubarkan

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons komentar Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal pembubaran kementeriannya.

Arya bilang bahwa Kementerian BUMN sedang memperbaiki supply chain atau rantai pasok di Indonesia. Perbaikan dilakukan melalui klasterisasi dan sub-holding sebelum memikirkan ide super holding BUMN.

“Kita jangan buru-buru mau super holding. Itu ide besar memang. Tapi kita lihat dulu, apakah ini efektif enggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding,” kata Arya di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 16 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menurut Arya, hal yang penting bagi BUMN saat ini adalah memperbaiki rantai pasok dengan membentuk klaster dan subholding BUMN.

“Artinya, supply chain yang ada itu inline. Makannya kita bentuk namanya klaster-klaster, ada juga subholding,” urainya.

Mantan Direktur Pemberitaan MNC Group milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo mengatakan saat ini rantai pasok antara BUMN belum berjalan dengan baik. “Bagaimana kita mau buat super holding kalau belum jalan dengan baik,” ucapnya.

Bekas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Media dan Komunikasi Massa Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyebutkan klaster pertanian untuk membangun rantai pasok dari hulu ke hilir antara BUMN satu dengan lainnya. Selain itu, klaster farmasi-kesehatan dengan menggabungkan rumah sakit BUMN.

“Jadi itu mimpi besar kita ada super holding. tapi kita pastikan dulu semua jalan. Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antara BUMN itu. Kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster. DPR melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik,” tegasnya.

Memang, Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019 menyebutkan akan membentuk super holding BUMN. Jokowi ingin membentuk induk-induk BUMN mulai dari migas, tambang, konstruksi, hingga perdagangan dan sektor lainnya. “Holding-holding itu di atasnya akan ada super holding,” kata Jokowi saat itu.

Soal Gaji Pertamina dan Peruri

Sementara itu, Arya Sinulingga juga menjawab kritik Ahok tekait buruknya sistem gaji hingga persoalan bisnis di Pertamina.

“Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai komisaris utama, tentu itu urusan internalnya Pertamina,” kata Arya.

Kementerian BUMN memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik. Arya juga menjawab ihwal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.

“Kemudian juga soal komisaris di BUMN. Ya, semua berasal dari Kementerian BUMN. Termasuk Pak Ahok juga dari kita, kan dari Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari Kementerian BUMN,” tegasnya.

Ihwal kritikan Ahok terhadap Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian dari kerja sama antar bisnis (business to bussines/B2B).

“Kalau enggak layak ditawar, kalau enggak layak dibeli ya B2B. Itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” tuturnya.

Arya meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional. “Kalau B2B, Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka koordinasi saja,” imbuhnya.

Ahok Buka-bukaan

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, buka-bukaan terkait banyak hal. Ahok mengungkapkan internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan. Mantan Narapidana kasus penistaan agama itu juga meluncurkan kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.

Kader PDI Perjuangan tersebut mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia mencontohkan, pencopotan seorang direktur utama pada anak perusahaan Pertamina dengan gaji lebih dari Rp100 juta.

“Masa (ketika sudah) dicopot, gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya, seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda, kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi, bayangin gaji sekian tahun, gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaanpun dibayar segitu. Gila aja nih,” kata Ahok.

Tidak hanya itu, Ahok juga membongkar Perum Peruri yang bergerak di bidang percetakan uang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

“Masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama saja sudah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi. Tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton,” tegasnya.

Pertamina mengandeng Perum Peruri dalam pemanfaatan sertifikat elektronik, solusi digital, kode keamanan, hingga tanda tangan elektronik, untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan layanan keamanan digital.

Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Pertamina dan Perum Peruri. MoU itu ditandatangani oleh Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Dirut Perum Peruri Dwina Septiani di jakarta, 10 Agustus 2020.

Nicke mengatakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang lebih baik, perlu transformasi organisasi dengan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG). Termasuk insan Pertamina yang menjalankan GCG itu.

“Faktor utama keberhasilan transformasi adalah integritas dari seluruh pekerja,” kata Nicke. (SKO)