Agar Tak Jadi Bumerang, Perlu Aturan Soal Paylater

JAKARTA- Pengaturan terkait dengan buy now pay later (BNPL)  diperlukan agar kehadiran layanan tersebut tidak menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia.

"Beberapa riset mengatakan bahwa pertumbuhan paylater dari waktu ke waktu terus meningkat dan ini juga memerlukan payung hukum yang baik agar jangan sampai keinginan untuk memudahkan transaksi akan menjadi bumerang bagi masyarakat kita," kata Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana dalam seminar virtual di Jakarta Jumat 26 April 2024.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru menyebutkan  piutang pembiayaan produk BNPL telah mencapai Rp5,54 triliun pada Januari 2024. Pada periode yang sama, aset BNPL tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 37,89 persen yoy dari Rp6,62 triliun menjadi Rp9,12 triliun, dengan porsi porsi BNPL terhadap total aset perusahaan pembiayaan mencapai 1,64 persen.

Apabila dilihat dari jumlah kontraknya, porsi paylater mendominasi total kontrak perusahaan pembiayaan. “Dan sejak tahun 2023 sektor perbankan juga ikut mengeluarkan produk serupa untuk menarik nasabah baru," kata dia.

• Sejak 2022, Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp72,1 Triliun
• Microsoft dan Google Bukukan Kenaikan Laba Dua Digit
• Hingga Maret 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp43,3 Triliun Untuk Bansos

Heru menambahkan tidak dapat dipungkiri bahwa BNPL sebagai salah satu bentuk pembiayaan digital turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyampaikan bahwa saat ini industri jasa keuangan yang menyediakan paylater semakin kompetitif dengan pengguna yang didominasi oleh genrasi Z dan milenial.

"Kemudahan penggunaan layanan paylater ini dengan online tentunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan membuat layanan ini semakin dilirik oleh generasi muda  yang notabene lebih cakap dalam penggunaan teknologi digital," tambahnya.

Terus Mencermati

Sementara Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi mengatakan  pihaknya akan terus mencermati perkembangan bisnis BNPL dan akan mengambil respon kebijakan yang diperlukan pada waktunya.

OJK telah mengeluarkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028. Roadmap tersebut dijadikan panduan terkait dengan pengembangan industri pembiayaan, termasuk juga di dalamnya terkait BNPL.

• Rencana Manuver Bukit Asam (PTBA) di Bisnis PLTS
• Saham GOTO dan EXCL Top Gainers LQ45 Saat IHSG Dibuka Menguat
• Saham Bank BCA (BBCA) Tertekan Jelang Rilis Kinerja Keuangan Kuartal I-2024

Selain itu, OJK juga sedang melakukan kajian untuk pengaturan terkait BNPL. Jasmi mengatakan, OJK berharap kebijakan yang dikeluarkan terkait BNPL dapat memberikan panduan bagi industri serta dapat lebih menyeimbangkan antara kebutuhan dari sisi masyarakat dan industri, termasuk juga memastikan sisi keamanan dalam layanan BNPL.

"Di samping itu agar tercipta level playing field yang sama dari produk dan bisnis BNPL sehingga dapat menjamin perlindungan konsumen," imbuh Jasmi.

OJK juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan edukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat. khususnya terhadap produk-produk baru termasuk BNPL.

OJK juga telah melakukan preventive action melalui penyusunan berbagai peraturan sosialisasi dan/atau edukasi bahkan juga repressive action berupa fasilitasi penyelesaian sengketa penghentian kegiatan tertentu dan beberapa law enforcement lain.

"Apa yang telah dilakukan OJK masih perlu didukung oleh para pemangku kepentingan lainnya, termasuk industri keuangan yang secara proaktif dan secara bersama-sama tentu dapat meningkatkan literasi kepada masyarakat," kata Jasmi.