Airlangga Bantah Omnibus Law Hapus Izin Amdal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bakal menghapus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Isu bahwa Amdal dihapus itu tidak ada. Yang ada adalah complients, memenuhi standar,” kata Airlangga dalam sidang pleno dengan topik “Omnibus Law: Terobosan Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Dalam penjelasannya, Airlangga menganalogikan, berjilid-jilid Amdal yang dimiliki perusahaan tidak akan berlaku bila belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

“Yang paling penting bagi lingkungan adalah complients terhadap masyarakat lingkungan. Nah, ini yang diutamakan di dalam Omnibus Law ini,” kata dia.

Dalam draf RUU Omnibus Law, persyaratan Amdal ditinjau berdasarkan risiko jenis usahanya. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan cukup tinggi, persyaratannya akan semakin ketat sebelum melangkah ke jenis perizinan lainnya.

Selain itu, penerbitan Amdal diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pasal yang mengatur soal kewenangan penerbitan Amdal tertuang dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi, “Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat”.

Omnibus Law ini diharapkan bakal membuat pemerintah lebih lincah dalam mengatur struktur birokrasi. Menurut dia, stuktur birokrasi dari empat lapisan menyusut menjadi dua lapisan.

“Ini adalah golden opportunity dan ini adalah peluang bagi Indonesia, yang sudah dikatakan oleh Amerika, negara maju,” tegasnya.