Airlangga Puji Kinerja Kartu Prakerja sebagai Best Practice

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa program Kartu Prakerja dianggap bisa menjadi contoh best practice dan menjadi pilot project bagi program-program pemerintah lainnya. 

Menurut Airlangga, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengapresiasi kinerja Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.

“Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan. Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya,” katanya melalui keterangan tertulis, pada Kamis 19 Agustus 2021.

• Laba Bersih Bank Sampoerna Ambles 38,74 Persen Jadi Rp18,5 Miliar pada Paruh Pertama Tahun Ini
• Penjualan Turun, Laba Pizza Hut Malah Melejit 202,8 Persen Jadi Rp31,5 Miliar
• Biden: Tentara AS Tetap di Afghanistan hingga Semua Warganya Keluar

Program Kartu Prakerja Gelombang 18 sendiri telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia. Hal ini terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal.

Kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada tahun 2020 penerima Program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua relatif kecil, namun di semester 1 tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk Pemerintah Daerah (Disnaker, Disperin, Disdag, Dispar, DiskopUKM) tetap mengikuti Surat Edaran Mendagri No. 560/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelayanan Pendaftaran Kartu Prakerja untuk memberikan bimbingan, pendampingan pendaftaran, serta fasilitas alat elektronik dan akses internet.

Bekerja sama dengan Kadin

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin/Apindo dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD.

Skema Program Kartu Prakerja Semester 2 tahun 2021:

• Bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000

• Dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan

• Dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei

• Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). 

• Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id.