Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Makroekonomi

Airlangga: Stabilitas Politik Tentukan Arah Ekonomi Indonesia

  • Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu upaya untuk menjaga hal tersebut yakni konsistensi penerapan demokrasi dalam lini kehidupan bernegara.
Makroekonomi
Rizanatul Fitri

Rizanatul Fitri

Author

JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu upaya untuk menjaga hal tersebut yakni konsistensi penerapan demokrasi dalam lini kehidupan bernegara. 

Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu. 

Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,46. Untuk Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021. Meski demikian, angka itu telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.

“Berdasarkan Democracy Report 2022,  ada kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Namun Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Senin 7 Agustus 2023. 

Terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi Institut Teknologi Massachusetts (MIT), negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan jika mereka tetap menjadi negara otoriter. 

Menurut Airlangga, butuh waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi untuk mencapai kemakmuran.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas US$10.000 (jika dirupiahkan sekitar Rp151,8 juta),” jelas Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan terkait perkembangan hubungan, Indonesia merupakan salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Saat ini Indonesia fokus mendorong pemanfaatan keunggulan demografis yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.  “Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” terang Airlangga.