AJI Soal Efisiensi RRI-TVRI: Warga Bisa Kehilangan Informasi

JAKARTA—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengkritisi pemangkasan anggaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Penyunatan dana terhadap lembaga penyiaran publik tersebut dinilai dapat mengurangi akses informasi pada masyarakat. 

Diketahui, Presiden Prabowo memotong anggaran kementerian/lembaga dengan alasan penghematan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Beleid ini turut berdampak padaa TVRI dan RRI. 

Anggaran TVRI bahkan dipotong lebih dari 50% yang membuat mereka harus mendepak sejumlah kontributor. Sementara itu, RRI harus menyunat hampir sepertiga anggaran operasional dari pagu anggaran 2025.

“Keputusan efisiensi ini dipastikan berdampak pada penurunan kualitas siaran atau produk jurnalistik yang dihasilkan dua media layanan publik ini. Itu karena mereka yang terkena PHK juga meliputi jurnalis dan reporter lapangan,” papar Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam keterangannya, dikutip Rabu, 12 Februari 2025. 

Pihaknya mengaku sangat prihatin terhadap kondisi RRI dan TVRI yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Selain pekerja media, Nany melihat rakyat sebagai konsumen informasi menjadi yang paling dirugikan dengan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. 

Warga Pedesaan Bisa Terdampak

Dia menyebut saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada informasi dari TVRI dan RRI, terutama di kawasan terpencil dan pedesaan. “Tanpa layanan lembaga ini, bisa-bisa masyarakat akan kehilangan informasi dan tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan informasi yang salah dan itu membahayakan,” tuturnya. 

AJI menyebut PHK di kedua media tersebut bisa berdampak panjang. Hal itu mulai dari berkurangnya materi isi siaran yang menjadi hak publik hingga menambah catatan buruk kondisi perburuhan media massa di Indonesia pasca-digitalisasi.

Nany menilai Prabowo mestinya tidak memukul rata soal efisiensi anggaran. Dia menyebut lembaga penyiaran publik di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Inggris mendapat tempat terhormat. 

Sehingga, anggarannya dijaga agar dapat memberikan pelayanan informasi yang berkualitas. “Kita harus ingat, layanan informasi yang berkualitas itu adalah bagian dari hak asasi manusia,” tegas Nany.

Baca Juga: Bola Salju Efisiensi Anggaran: TVRI dan RRI PHK Pegawai

Lebih lanjut, AJI mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap demokrasi dengan pemangkasan anggaran TVRI dan RRI. Menurut Nany, kebijakan itu sama saja melemahkan dua lembaga tersebut. 

“Selama ini anggaran untuk kedua lembaga ini cenderung kecil. Bahkan jurnalisnya dibayar rendah, di daerah mereka dibayar di bawah UMR. Padahal mereka memiliki peran vital dalam penyampaian informasi kepada publik,” ujar Nany. 

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan karyawan TVRI berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkena PHK. “Mana bisa ASN di-PHK,” ujarnya. Iman menjelaskan TVRI hanya menghentikan pemakaian jasa kontributor. 

"Pemakaian jasa kontributor di TVRI Daerah distop dulu. Hal itu merupakan kebijakan TVRI Daerah. Kalau beritanya ditayangkan, baru dibayar dari anggaran daerah. Jadi semacam freelance',” kata dia.