Presiden Israel Isaac Herzog
Dunia

Akhiri Krisis Hukum, Presiden Israel Dorong Netanyahu Rangkul Oposisi

  • Presiden Israel Isaac Herzog mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya dalam politik untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri krisis hukum dan peradilan.

Dunia

Distika Safara Setianda

JAKARTA - Presiden Israel Isaac Herzog mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saingannya dalam politik untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri krisis hukum dan peradilan. Desakan itu disampaikan sepekan sebelum sidang pengadilan yang penting.

Dilansir dari Reuters, Rabu, 6 September 2023, Herzog mengatakan pada hari Senin 4 September 2023 bahwa ia telah berbicara dengan pemimpin koalisi dan oposisi selama beberapa pekan terakhir. Hal itu dalam upaya untuk mencapai kesepakatan luas yang akan mencegah krisis konstitusi dan menjaga demokrasi setelah berbulan-bulan protes.

“Dalam krisis seperti ini, ada saat-saat di mana kepemimpinan harus memanfaatkan peluang langka untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah saat yang tepat,” ujar Herzog dalam pidatonya. “Sudah cukup. Saya meminta para pemimpin untuk menunjukkan tanggung jawab.”

Desakan Herzog datang sebelum Mahkamah Agung (MA), untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, mengumpulkan seluruh panel hakimnya yang berjumlah 15 pada tanggal 12 September. Forum itu untuk mendengarkan banding terhadap perubahan yang membatasi kekuasaan MA, yang disahkan koalisi Netanyahu pada bulan Juli.

Koalisi nasionalis-religius Netanyahu memulai kampanye pada bulan Januari untuk melakukan perombakan terhadap sistem peradilan negara. Hal ini memicu protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, merugikan ekonomi, dan memicu kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi Israel.

Netanyahu sejak itu mengatakan bahwa beberapa langkah dalam rencana awal tersebut telah dibatalkan. Dia akan mencari konsensus yang lebih luas dalam reformasi peradilan yang baru, yang menurutnya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan.

Dalam video yang dirilis partai Likud, Netanyahu mengajak salah satu pemimpin oposisi, mantan menteri pertahanan Benny Gantz, untuk bernegosiasi secara langsung. Netanyahu mengatakan kesepakatan mungkin tercapai.

Pada Senin, Likud membantah laporan dalam media Israel yang mengatakan Netanyahu telah setuju untuk mencabut Undang-Undang tanggal 24 Juli yang membatasi sebagian kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan melawan eksekutif, membekukan legislasi peradilan lebih lanjut selama 18 bulan, dan membatalkan perubahan dalam komposisi komite yang memilih hakim.

Gantz  mengonfirmasi beberapa rincian proposal yang bocor dan memberikan tanggung jawab kepada Netanyahu untuk mengatasi kelompok garis keras dalam koalisinya yang mendorong untuk terus melakukan perombakan.

Menteri Kehakiman Isarel Yariv Levin, yang menjadi motor penggerak di balik reformasi peradilan, menolak laporan tersebut dan menganggapnya sebagai “balon percobaan". Dia mengatakan akan salah jika Mahkamah Agung ikut campur dalam legislasi peradilan.

Mahkamah Agung dijadwalkan akan mendengar serangkaian banding bulan ini yang diajukan para legislator dan pengawas yang menantang beberapa langkah peradilan pemerintah.