Akibat COVID-19, Jumlah Pengangguran Diproyeksi Melonjak Jadi 9,35 Juta Orang

Lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi tahun ini hingga 9,35 juta orang akibat wabah virus corona (COVID-19).

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto membagi potensi peningkatan angka pengangguran ke dalam tiga skenario. Pada skenario ringan, potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang, skenario sedang 6,68 juta orang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat.

“Pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi di Indonesia tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 15 April 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di Pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, skenario sedang 5,06 juta orang, dan 6,94 juta orang dengan skenario berat. Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada triwulan II-2020 diperkirakan mencapai 8,2% dengan skenario ringan, 9,79% dengan skenario sedang dan 11,47% dengan skenario berat.

Pada Agustus 2019, Jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang.

Proyeksi peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya didasari pada prakiraan CORE Indonesia bahwa ekonomi Indonesia akan turun 2% hingga tumbuh 2% pada 2020 ini, melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

“Namun demikian, CORE Indonesia menggarisbawahi setidaknya lima hal yang perlu diperhatikan agar kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak optimal,” tambah dia.

Lima hal tersebut adalah, pertama mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Ketiga, menyesuaikan skema bantuan Kartu Prakerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak COVID-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keempat, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian yang kelima, mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat.

“Di luar itu, kami mengapresiasi pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menghambat penyebaran pandemi dan juga mengambil kebijakan-kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak, memberikan insentif dunia usaha, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi makro,” kata dia.

Sejumlah program bantuan sosial yang telah direncanakan pemerintah antara lain adalah, pertama Bantuan Sosial Khusus untuk penduduk Jabodetabek masing-masing Rp600.000 selama tiga bulan untuk 1,2 juta kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta dan 576 KK di Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kemudian, menambah jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 800.000 KK menjadi 10 juta KK. Selain itu juga menambah jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,6 juta KK menjadi 20 juta KK, dengan nilai bantuan naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

Keempat, menambah alokasi untuk Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun yang mencakup 5,6 juta orang. Kelima, menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk 900 VA.

Hingga Rabu, 15 April 2020, jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia mencapai 5.136 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.221 orang tengah dalam perawatan, 446 orang sembuh, dan 469 lainnya meninggal dunia. (SKO)