Ahok Vs Everybody Bagian 2: Gerindra Minta Jokowi Pecat Ahok

JAKARTA – Tidak ada angin dan hujan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba-tiba mengungkapkan kebobrokan manajemen holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas itu. (Simak Ahok Vs Everybody Bagian 1 di sini)

Lontaran Ahok soal Pertamina terdengar sampai Senayan. Hal ini membuat panas telinga Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Ia menilai Ahok telah membuat kegaduhan, dan mengusulkan agar Ahok segera dicopot dari jabatannya.

“Saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja,” tulis Andre di akun Twitter miliknya, dikutip Kamis 17 September 2020,

Menurutnya, permasalahan internal Pertamina tidak layak diumbar kepada publik. Ia mengkritik kinerja Ahok yang seharusnya melaporkan permasalahan kepada Menteri BUMN dan diselesaikan secara internal.

“Kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu kan enggak baik untuk perusahaan, bagi korporasi,” tututnya di lain kesempatan.

Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya harus pupus dengan adanya pernyataan Ahok. Padahal Pertamina sedang berjuang pada semester-II 2020 setelah mengalami kerugian sepanjang paruh pertama tahun ini.

Ia pun lantas menyindir balik Ahok dengan mengatakan bahwa Ahok-lah yang memiliki kinerja buruk. Ia membuktikan dengan jarangnya Ahok meninjau kilang Pertamina.

“Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang, bicara ini, Pak Ahok itu ke kilang itu baru satu kali, ke Tuban waktu mendampingi presiden. Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya, yang mana?” tanya dia.

Ahok Nyari Panggung?

Andre menduga jika pernyataan Ahok tentang Pertamina tidak memiliki dasar. Bahkan ia menduga Ahok hanya mencari sensasi dan panggung untuk menunjukkan kinerja sebagai komisaris utama dengan mendiskreditkan Pertamina.

“Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina,” ungkapnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu 16 September 2020.

Pria asal Sumatra Barat ini juga mengkritik tindak-tanduk Ahok yang merasa superior, seolah-olah paling benar, paling bersih dan tidak pernah salah. Faktanya, Andre bilang bahwa Pertamina tidak butuh sosok ‘superman’ seperti Ahok.

Maka dari itu, jika Ahok memang memiliki bukti adanya pelanggaran di jajaran direksi Pertamina, Andre memberikan saran sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwenang. Baginya, pernyataan Ahok yang selalu ‘teriak maling’ di Pertamina bukanlah sesuatu yang elok.

“Kan ada KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi sebenarnya tidak ada bukti,” tegas Andre.

Senayan Jadi Ricuh

Mendengar komentar Andre, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima berbalik memperingatkan untuk tidak ikut campur urusan internal BUMN.

“Dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN diatur selain organ perusahaan dilarang ikut campur,” kata dia di Jakarta, Rabu 16 September 2020.

Ia menegaskan bahwa anggota DPR mempunyai ruang yang terbatas terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian BUMN. Sebagai anggota dewan, kata Aria, hal yang bisa dilakukan DPR hanya berwenang pada aspek kinerja terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.

“Kaitan bagaimana mengukur benefit korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB, itu yang selalu kita tekankan kan di situ,” tukasnya.

Berawal dari pernyataan Ahok, PDIP dan Gerindra jadi memanas. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman menimpali sanggahan Aria atas rekannya sesama kader partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebut pasal yang digunakan Bima tak relevan.

“Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur. Justru kritikan dan masukan Andre Rosiade adalah implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan,” tuturnya kepada wartawan, Rabu 16 September 2020.

Ia menilai bahwa diksi ‘pengurusan BUMN’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 UU BUMN mengacu pada manajemen BUMN secara teknis. Sedangkan, yang dilakukan Andre justru sesuai dengan Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok, tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak menghalangi,” jelasnya.

Jalan Ahok Menuju Kursi Komut

Basuki Tjahaja Purnama, pria asal Belitung itu mengungkapkan bahwa banyak jajaran komisaris yang merupakan titipan kementerian. Lantas bagaimana jalan Ahok dapat melenggang menuju kursi komisaris utama Pertamina?

Sebelum menduduki tampuk kepemimpinan sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok sempat menjadi menjadi kader partai PDIP yang merupakan partai penguasa sampai saat ini. Ahok bergabung dengan partai berlambang banteng itu sejak 26 Januari 2019 setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Setelah Jokowi yang diusung PDIP dan koalisinya berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui Pilpres 2019, Kabinet Indonesia Maju pun dibentuk pada 23 Oktober 2019. Di sisi lain nama Ahok, belum terdengar pada saat itu.

Namanya mulai santer dalam bursa jajaran direksi dan komisaris BUMN saat Menteri Erick Thohir merombak sebagian besar perusahaan pelat merah dan internal lembaganya. Belum genap setahun menjadi kader PDIP, akhirnya Ahok dipilih dan resmi menjadi Komut Pertamina pada 25 November 2019 lalu.

Tidak hanya menjabat komut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, Senin 23 Desember 2019 lalu, Ahok merangkap jabatan sebagai komisaris independen.

Gaji yang diterima Ahok selama menduduki dua jabatan tersebut pun terbilang tinggi, Rp170 juta per bulan untuk jabatan komut. Angka itu belum termasuk tunjangan serta fasilitas yang disediakan untuk jabatan strategis seperti dirinya.

Pendapatan Ahok pun meningkat jika dibandingkan dengan jabatannya terdahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gaji pokok Gubernur DKI Jakarta medio 2014-2017 hanya sebesar Rp7 juta per bulan dengan tunjangan uang makan sebesar Rp30 juta serta fasilitas mobil dinas dan sopir.

Profil Komisaris Pertamina

TrenAsia.com coba membuktikan pernyataan Ahok yang mengatakan jajaran komisaris Pertamina merupakan titipan kementerian. Melalui laman resmi Pertamina, berikut profil komisaris perusahaan migas milik RI tersebut yang mendampingi Ahok:

• Budi Gunadi Sadikin (Kementerian BUMN)

Budi Gunadi Sadikin merupakan wajah lama di Kementerian BUMN. Kariernya lama malang melintang di dunia perbankan dalam negeri. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

BGS, biasa ia disapa, telah dipercaya menduduki posisi strategis sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno. Beberapa posisi lain di perusahaan pelat merah yakni Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, lalu Staf Khusus Menteri BUMN periode 2016-2017.

Saat ini, ia juga tercatat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

• Ego Syahrial (Kementerian ESDM)

Ego Syahrial merupakan pejabat eselon I di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ini Ego menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Sebelumnya Ego menjabat sebagai Kepala Badan Geologi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ESDM, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

• Isa Rachmatarwata (Kementerian Keuangan)

Isa Rachmatarwata merupakan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak Juli 2017.

Memulai kariernya di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada tahun 1991. Pada tanggal 27 November 2013, sempat dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

• Condro Kirono (Jenderal Polisi)

Selain orang kementerian, jabatan komisaris di Pertamina juga diduduki oleh mantan perwira tinggi Polri. Ia adalah Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Condro Kirono.

Namanya sudah tak asing lagi di Kepolisian. Lulusan Akpol tahun 1984 ini telah menduduki jabatan strategis di Kepolisian RI.

• Alexander Lay (Relawan Jokowi)

Alexander Lay tercatat merupakan salah satu relawan Jokowi. Dia merupakan satu pengacara Joko Widodo-Jusuf Kalla pada sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, pada Pilpres 2014 silam.

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini banyak berkecimpung di bidang hukum. Dia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia.

• David Bingei (Independen)

David Bingei ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 17 April 2020. Ia memiliki pengalaman di berbagai bidang transaksi keuangan perbankan dan pasar modal. (SKO)

Sambungan dari: Ahok Vs Everybody Bagian 1: Jangan Cuma Recok Urusan Receh, Bongkar Borok Kakap Pertamina