Akselerasi Ekonomi Umat, Kemenparekraf Teken MoU dengan Baznas

JAKARTA -- Dalam rangka mengakselerasi ekonomi umat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Jumat, 31 Desember 2021.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri  Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno dengan Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad di Rumah Dinas Menparekraf, Jakarta.

Sandi Uno mengatakan MoU dini diharapan bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki untuk kemaslahatan dan pemberdayaan umat.

• WHO Investigasi Kejadian di Sudan Selatan, Ada Laporan Penyakit Misterius yang Menyebabkan Kematian Hampir 100 Orang
• Inilah Alasan Mengapa Anda Sebaiknya Tidak Membagikan Foto Hasil Tes COVID-19 di Media Sosial
• 9 Tradisi Unik Tahun Baru dari Budaya Negara-Negara di Dunia

Sinergi yang terjalin meliputi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program pemberdayaan mustahik serta pengelolaan zakat di lingkungan Kemenparekraf.

"Alhamdulillah, di penghujung tahun 2021 ini kita berkesempatan menandatangi kerja sama dengan BAZNAS, untuk menyinergikan program antara Kemenparekraf dan BAZNAS guna pemberdayaan mustahik. Mudah-mudahan langkah kita ini dapat memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi sesama," ujar Sandi Uno.

Sandi optimistis bahwa tahun depan ekonomi di sektor parekraf akan kembali pulih guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengungkit kembali kunjungan wisatawan.

"Tahun 2021 sudah kita lewati bersama, namun 2022 sudah menanti, mari kita bangkitkan perekonomian kita. Dan mudah-mudahan ekonomi Indonesia dapat lebih tumbuh dan lebih tangguh di tahun 2022," katanya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Noor menyampaikan rasa terima kasih atas terjalinnya kerja sama yang terjadi persis di akhir tahun.

Dia berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas muzzaki dan juga mustahik, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah dalam rangka agar kita selalu mengingat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi umat yang melupakan Allah SWT," katanya.

Pada 12 Desember lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Kongres Ekonomi Umat II yang menghasilkan sembilan resolusi jihad ekonomi yang menjadi acuan bagi umat.

Ketua Komite Pengarah Kongres Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim mengatakan Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran serta secara optimal dan maksimal dalam ekonomi Indonesia.

"Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan," katanya.

Kesembilan resolusi jihad itu yakni gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, mengoptimalkan ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat, menghadirkan lembaga penjaminan nasional syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.

Sela intu, mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah.

Poin berikutnya adalah mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam, dan terakhir mengamanatkan kepada komisi pemberdayaan ekonomi umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.