Aksi Erick Thohir: 34 Merger, 14 Dibubarkan, Sisa 41 BUMN
Sebanyak 41 perusahaan akan dipertahankan dan dikembangkan dari total BUMN saat ini sebanyak 108. Kemudian, sebanyak 34 BUMN akan segera di merger. Sedangkan sebanyak 19 BUMN lainnya akan dikelola oleh PT PPA.
Nasional
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana melikuidasi atau membubarkan 14 perusahaan pelat merah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyatakan, sebanyak 41 perusahaan akan dipertahankan dan dikembangkan dari total BUMN saat ini sebanyak 108. Kemudian, sebanyak 34 BUMN akan segera dilebur alias merger.
Sebanyak 19 BUMN lainnya akan dikelola oleh PT PPA. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi dan perampingan BUMN yang sudah direncanakan sebelumnya.
“Yang akan dilikuidasi melalui PPA ada 14. Ini dalam rangka perampingan BUMN,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa 29 September 2020.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Namun, Mantan Direktur Pemberitaan MNC Group milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo tersebut tidak menjelaskan secara rinci BUMN mana saja yang akan dilikuidasi. Ia hanya mengisyaratkan perusahaan yang ‘sakit’ bakal dibubarkan.
Terkait regulasi, ia memastikan akan ada peraturan baru mengenai wewenang likuidasi tersebut. Pasalnya, saat ini Kementerian BUMN tidak memiliki kapasitas untuk membubarkan, meskipun itu perusahaan milik negara.
“Akan ada perluasan (wewenang) supaya bisa melikuidasi dan me-merger perusahaan yang kita anggap sudah deadweight seperti Merpati (Air) misalnya. Kan sampai sekarang masih hidup dan tidak mungkin bisa kita apa-apain,” tutur Arya.
Ia juga berpendapat bahwa hal ini juga sejalan dengan proses pembentukan sub holding dan klasterisasi BUMN yang tengah gencar dilaksanakan. (SKO)