Alasan Kenapa Prabowo Perintahkan Kepala Daerah Jalani Retret Sebelum Menjabat
- Prabowo berharap dapat menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah, retret ini bertujuan memastikan bahwa program-program strategis yang dirancang untuk lima tahun ke depan dapat berjalan selaras tanpa adanya tumpang tindih atau hambatan birokrasi.
Nasional
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginisiasi retret bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi.
Retret diselenggarakan untuk menekankan pentingnya integritas dan kesadaran akan dampak buruk korupsi terhadap masyarakat dan pemerintahan. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyatakan dukungannya terhadap retret ini. Indrajaya menganggapnya sebagai inisiatif positif yang dapat memperkuat kepemimpinan di tingkat daerah.
Menurut Indrajaya, retret tersebut merupakan langkah penting untuk membangun integritas kepala daerah terpilih, khususnya mengingat data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat 61 kepala daerah menjadi tersangka korupsi pada periode 2021-2023.
"Dalam melaksanakan program, kepala daerah terpilih bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri," ungkap Indrajaya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 13 Oktober 2024.
- Tidak Ditahan Meski Sudah Tersangka, Ini Alasan KPK
- Malware Kini Bisa Sembunyi di Iklan, Data Pengguna Lebih Mudah Bocor
- Bahlil Buka Opsi Beli Minyak Mentah dari Rusia, Untung atau Rugi?
Mekanisme Retret
Dengan adanya retret kepala daerah diharapkan menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih solid, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Prabowo berharap dapat menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah, retret ini bertujuan memastikan bahwa program-program strategis yang dirancang untuk lima tahun ke depan dapat berjalan selaras tanpa adanya tumpang tindih atau hambatan birokrasi.
"Tentunya idenya ini tentu untuk dilaksanakan untuk bagaimana kemudian menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, di Jakarta.
Menurut Dasco, sinkronisasi ini sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama di era digital dan perubahan global yang dinamis.
Selain itu, program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menjabat. Dengan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, para kepala daerah diharapkan mampu memimpin dengan lebih efektif, mengelola sumber daya daerah secara optimal, dan menghadirkan solusi inovatif bagi masyarakatnya.
- Tidak Ditahan Meski Sudah Tersangka, Ini Alasan KPK
- Malware Kini Bisa Sembunyi di Iklan, Data Pengguna Lebih Mudah Bocor
- Bahlil Buka Opsi Beli Minyak Mentah dari Rusia, Untung atau Rugi?
"Dan saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda sehingga perlu dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi misi dan semangat persatuan," tambah Dasco.
Aspek nasionalisme dan patriotisme yang ditanamkan melalui retret ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan moral yang kuat bagi para kepala daerah untuk berkomitmen penuh dalam memajukan daerah masing-masing, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah melaksanakan retret Kabinet Merah Putih yang diadakan pada bukan Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Dengan semangat serupa, retret kepala daerah ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk menciptakan sinergi yang kokoh antara berbagai tingkatan pemerintahan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.