Alasan Perdana Menteri Thailand Pensiun dari Politik Setelah 9 Tahun Kudeta

JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik.

Langkah tersebut diambil setelah sembilan tahun mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer, dan berjanji untuk tetap bertanggung jawab hanya untuk sementara. 

Prayuth lahir pada 21 Maret 1954 di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Ia adalah seorang politisi dan mantan Jendral Militer yang berasal dari Thailand setelah kudeta militer 2014 yang turut mengalahkan Yingluck Shinawarta. Di sisi lain, Prayuth juga merupakan ketua dari Army United Football Club.

Secara luas pengumuman tersebut diharapkan setelah partainya yang didukung oleh militer, United Thai Nation, kalah dalam pemilihan pada 14 Mei, yang mana partai tersebut hanya memenagkan 36 dari 500 kursi Anggota Dewan. Prayuth akan tetap menjadi Perdana Menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.

• Ekspor Kendaraan Moncer, Hyundai Indonesia Tambah Kuota Ekspor
• USAID Dampingi Magelang Benahi Akses Air Minum dan Sanitasi
• Zulhas Dorong Hyundai Tingkatkan Investasi Korea di Indonesia

Mantan Panglima Militer serta seorang royalis yang setia itu memimpin junta sampai pemilihan umum pada 2019 dan dipilih oleh parlemen untuk tetap menjadi Perdana Menteri selama empat tahun lagi, hal tersebut merupakan hasil yang menurut lawan-lawannya telah ditentukan sebelumnya.

Prayuth, yang saat ini berusia 69 tahun, membantah hal tersebut dan pada hari Selasa mengatakan bahwa dia telah “mencapai banyak kesuksesan.”

“Saya sebagai Perdana Menteri telah bekerja keras untuk melindungi dan memperkuat negara, agama, untuk kepentingan rakyat tercinta. Hasilnya saat ini membuahkan hasil baik bagi publik,” ujarnya dalam sebuah pernyataan dikutip Rabu, 12 Juli 2023.

Dalam sembilan tahun sejak kudeta Prayuth Chan-ocha, Prayuth telah selamat dari berbagai tantangan melalui kasus-kasus pengadilan, suara kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan protes jalanan oleh lawan yang melihatnya sebagai seorang oportunis yang tidak memiliki mandat publik.

Pengumumannya datang ketika parlemen baru bersiap untuk persidangan pada hari Kamis untuk mengadakan pemungutan suara tentang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri berikutnya, sebuah hasil yang jauh dari sebuah kepastian.