Aliran Deras PMN untuk Proyek Jangka Panjang Pemerintah

JAKARTA - Komisi VI DPR pada Rabu, 23 November 2022 menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp3,2 triliun.

PMN itu berasal dari cadangan investasi APBN tahun 2022 untuk memenuhi permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ketua Komisi VI Aria Bima menyampaikan, persetujuan itu berdasarkan pertimbangan kepada PT KAI yang sudah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KCJB atas cost overrun.

Ia berharap dengan digelontorkannya PMN sebesar Rp3,2 triliun itu, proyek KCJB bisa selesai tepat waktu dan tepat biaya dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu Juni 2023.

"Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memastikan tambahan PMN tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance," kata Aria, di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.

• Sistem Terminal Operasional Alami Gangguan, JICT Beroperasi Secara Manual
• Cara Download Momen Highlight di Instagram dengan Mudah
• Ternyata Ada 5 Tipe Kepribadian yang Berdasarkan Penggunaan Uang, Anda yang Mana?

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR atas masukan serta koreksi hingga akhirnya menyetujui PMN untuk proyek kereta cepat.

"Kami akan mengambil semua catatan-catatan dan masukan dari seluruh anggota untuk kita pastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan tepat waktu," ungkapnya.

7 BUMN Terima PMN Sepanjang Tahun 2022

Sebelumnya pada awal tahun 2022, kurang lebih ada 7 perusahaan BUMN yang mendapatkan PMN sebesar Rp38,5 triliun.

Menurut Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Dodok Dwi Handoko menyebutkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah fokus untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur.

"PMN tahun 2022 akan difokuskan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendukung penjaminan proyek infrastruktur nasional," ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa kucuran dana PMN kepada BUMN antara lain sebagai berikut:

- PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Rp3 miliar

Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) dan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) - Rp1,08 miliar

Mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero) - Rp2 miliar

Mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%).

- PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Rp1,97 miliar

Investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.

- PT Hutama Karya - Rp23 miliar

Melanjutkan pembangunan 8 ruas tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

- Perum Perumnas - Rp1,56 miliar

Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah pengadaan "satu juta rumah" serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Rp5 miliar

Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang).

"PMN kepada BUMN tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN sehingga BUMN yang bersangkutan dapat terus melanjutkan penugasan dari pemerintah," tuturnya.

PMN 2023 untuk BUMN

Beberapa waktu yang lalu, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) 2023 dan inisiatif aksi korporasi 2022.

Pimpinan rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Mohamad Hekal menyampaikan, Komisi VI setuju memberikan PMN tunai dan nontunai untuk tahun anggaran 2023 dan inisiatif aksi korporasi 2022.

Hekal menyampaikan komisi VI menyetujui usulan PMN tunai 2023 kepada sepuluh BUMN senilai Rp69,82 triliun yang terdiri atas PLN, Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Len Industri, Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional atau AirNav Indonesia.

Namun di tengah jalan, dari kesepuluh yang akan mendapatkan PMN, ternyata pemerintah hanya merestui empat perusahaan BUMN.

Adapun keempat BUMN tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero) yang akan mendapat kucuran terbesar yaitu Rp28,9 triliun. Lalu, PT PLN sebesar Rp10 triliun. PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp1,7 triliun dan Airnav Indonesia Rp659,2 miliar.

PT Hutama Karya (Persero) akan memakai PMN tersebut untuk menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan II untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Ruas Rengat-Pekanbaru atau seksi Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru

Kemudian, PT PLN dengan suntikan Rp10 triliun akan digunakan utnuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan berupa proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa.

Lalu, untuk PT Len Industri yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp1,7 triliun dan PMN nontunai berupa konversi piutang rekening dana investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLI) sebesar Rp456,3 miliar.

Tambahan modal itu bertujuan mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.

Hal itu meliputi modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yakni pesawat tempur, kapal, propelan, roket, peluru kendali, radar, hingga pesawat udara tanpa awak.

Selanjutnya ada AirNav yang mendapat kucuran Rp659 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan dan peremajaan fasilitas Air Traffic Management System (ATMS) pada empat lokasi prioritas, sekaligus menjaga kepercayaan dan reputasi Indonesia di mata internasional.