Amerika Bersiap Embargo Militer Myanmar, Tapi Dinilai Takkan Berdampak

JAKARTA- Amerika Serikat menyiapkan langkah baru untuk merespons kudeta Myanmar, yaitu dengan memblokade perdagangan dari Kemenhan, Kemendagri, dan konglomerat militer Myanmar.

Mengutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan AS juga menyampaikan bahwa Negari Paman Sam tidak akan mengizinkan militer Myanmar mendapatkan akses berbagai komoditas.

“Pemerintah AS akan terus menganggap para pelaku kudeta itu bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan AS.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Dilansir dari Internasional Trade Insight, Amerika Serikat sebelumnya sempat memberlakukan pembatasan ekspor ke militer Myanmar sesuai arahan Presiden Joe Biden pada 10 Februari 2021.

Namun William Reinsch, mantan pejabat Kementerian Perdagangan sekaligus penasihat senior CSIS mengatakan bahwa upaya itu tidak cukup.

“Volume perdagangan sangat kecil dan tidak berdampak besar. Dampak besar akan terjadi jika mentargetkan aset finansial pimpinan militer kudeta” ujar William Reinsch.

Reinsch melanjutkan, upaya tersebut akan mempersulit entitas yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut untuk mendapatkan teknologi dan komoditas lainnya yang mereka perlukan.

Pemerintah AS masih belum menerapkan sanksi yang tersulit bagi konglomerat militer tersebut.

Salah satu yang mungkin dilakukan Amerika Serikat ialah memblokir semua transaksi dari warga AS ke militer Myanmar.