Anak Buah Luhut Ikut Sanggah Faisal Basri Soal Hilirisasi

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) ikut buka suara soal kritikan ekonom senior Faisal Bari mengenai kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menilai, Kesalahan utama Faisal Basri disini adalah tidak update terhadap perkembangan hilirisasi di Indonesia. Sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai US$ 27.8 milyar atau Rp413,9 triliun.

"Padahal hilirisasi nikel kita juga memproduksi bahan lithium baterai seperti nickel matte dan Mixed Hydrate Precipitate (MHP) yang tergabung dalam HS Code 75. Tahun 2022, nilai ekspor nickel matte dan MHP adalah US$3,8 miliar dan US$2,1 miliar. Selain itu masih ada beberapa turunan nikel di HS Code 73. Jika angka ekspor semuanya di total maka angkanya adalah US$34,3 miliar atau Rp510,1 trilun. Tepat sesuai yang Presiden Jokowi sampaikan," katanya dilansir pada Senin, 14 Agustus 2023.

• OJK Minta Keterangan Tambahan Soal Pinjol di UIN Surakarta
• KCIC Usulkan Tarif Subsidi Kereta Cepat Berlaku 3 Tahun
• 4 Tanda AS Hadapi Badai Utang

Selain itu, Seto juga menyebut Faisal Basri tidak memahami ketentuan tax holiday di Indonesia sehingga mencapai kesimpulan yang salah.

Seto menjelaskan, insentif tax holiday 20 tahun hanya diberikan ke perusahaan smelter dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Adapun jika kurang dari itu, maka akan menyesuaikan periodenya, yakni antara lima tahun hingga 15 tahun.

Berdasarkan data pemberian tax holiday tahun 2018-2020, rata-rata perusahaan smelter yang memperoleh tax holiday 7-10 tahun. Hanya ada 2 yang memperoleh 20 tahun, dimana saat ini hanya 1 yang beroperasi. Masih ada banyak juga smelter yang tidak memperoleh tax holiday karena tidak memenuhi persyaratan selain nilai investasi. Setelah periode tax holiday habis, maka mereka harus membayar pajak sesuai ketentuan.

Smelter dan Kebijakan Ekspor

Anak buah Menko Marves Luhut B Pandjaitan ini memaparkan, Untuk smelter-smelter yang dibangun periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama 7 tahun, saat ini sudah memulai membayar PPh Badan. 

Dengan mencocokkan data KBLI perusahaan-perusahaan yang memperoleh tax holiday (KBLI 24202), dan penerimaan perpajakan dari KBLI tersebut,dapat terlihat tren peningkatan yang signifikan dari pendapatan perpajakan tahun 2016-2022.

Penerimaan perpajakan tahun 2022 dari sektor hilirisasi nikel adalah Rp17.96 triliun, atau naik sebesar 10,8 kali dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1,66 triliun. Untuk pendapatan PPh Badan tahun 2022 adalah Rp 7,36 triliun atau naik 21,6 kali dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp340 miliar.

Jika kebijakan ekspor bijih nikel tetap dilakukan dengan menggunakan data tahun 2019, pendapatan pajak ekspor hanyalah sebesar US$011 miliar atau Rp1,55 triliun atau 10% dari nilai ekspor bijih nikel sebesar US$1,1 miliar. Angka tersebut tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pajak dari sektor hilirisasi nikel sebesar Rp3,99 triliun di tahun 2019.

• Promosikan Pariwisata Daerah, Banyuwangi Gelar Kejuaraan Balap Sepeda
• Partai Capres Ekuador yang Mati Ditembak Tunjuk Pengganti
• OJK Minta Keterangan Tambahan Soal Pinjol di UIN Surakarta

Klaim Harga Nikel Murah Disanggah

Terkait klaim Faisal Basri bahwa Pemerintah memberikan harga bijih nikel yang “murah” kepada smelter, dimana selisih di dalam negeri dengan harga internasional bisa mencapai puluhan dolar/ton dengan menggunakan data tahun 2022.

"Terkait klaim ini, sebagai seorang yang belajar ekonomi, Faisal Basri tentu mengetahui hukum supply dan demand. Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga," Lanjutnya

Hal ini lah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor tahun 2020-2023, harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang, sehingga smelter-smelter nikel di Tiongkok hanya mengandalkan supply dari Philippina dan beberapa negara lain. Padahal Indonesia adalah supplier terbesar bijih nikel ke Tiongkok sebelumnya. 

Artinya, jika ekspor bijih nikel indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM pasti akan lebih kecil.