Anggaran Diblokir, OIKN Sebut Pegawai Tetap Pindah Bulan Depan

JAKARTA - Seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada Maret 2025 meskipun anggaran pembangunan IKN telah diblokir Presiden Prabowo Subianto. 

Kantor utama mereka berada di Gedung Otorita IKN yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pegawai Otorita IKN berasal dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta sektor swasta. 

Status kepegawaian mereka terdiri dari pegawai organik Otorita IKN, pegawai yang dimutasi, dan pegawai yang ditugaskan sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).

"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini," jelas Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw kala memberikan keterangan pers, Rabu, 12 Februari 2024.

• ROE LPEI Berbalik Positif, Jumlah Desa Devisa Hampir Capai 2.000
• Jurus OJK Cegah Greenwashing dalam Pembiayaan Hijau
• Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Inilah Profil Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata

Investasi Swasta Tetap Jalan

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2025. 

Menurutnya, proyek yang digagas oleh mantan Presiden Joko Widodo ini belum termasuk dalam kategori mendesak untuk dilanjutkan saat ini. Meski demikian, proyek investasi swasta di IKN tetap berjalan. Beberapa perusahaan besar masih berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di ibu kota baru tersebut.

PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) memastikan pembangunan Rumah Sakit Hermina Nusantara di IKN tetap berjalan. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai tahun ini dengan kapasitas awal sebanyak 100 tempat tidur. Selanjutnya, kapasitas rumah sakit akan ditingkatkan menjadi 200 tempat tidur.

• ROE LPEI Berbalik Positif, Jumlah Desa Devisa Hampir Capai 2.000
• Jurus OJK Cegah Greenwashing dalam Pembiayaan Hijau
• Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Inilah Profil Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata

Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 20.700 m² dengan total luas bangunan mencapai 28.210 m². Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan master plan rumah sakit ini mencapai Rp650 miliar.

Ciputra Group (CTRA) juga tetap melanjutkan proyeknya di IKN. Perusahaan properti ini sedang menggarap pembangunan 10 tower apartemen untuk aparatur sipil negara (ASN) serta 20 rumah tapak untuk pejabat eselon 1.

Proyek Ciputra Group berlokasi di zona 1C (bagian selatan) dan 1B (bagian tengah) IKN. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari Otorita IKN (OIKN).

Dengan tetap berjalannya investasi swasta, pembangunan IKN masih akan terus berlangsung meski anggaran dari APBN 2025 diblokir.