Anggaran Infrastruktur Prabowo VS Jokowi saat Awal Menjabat

JAKARTA - Sebentar lagi Prabowo Subianto akan resmi menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024. Namun sebelum menjabat transisi pemerintahan tengah dipersiapkan termasuk alokasi anggaran belanja negara.

Dalam pemerintahan Prabowo program prioritas yang diusung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) sedangkan Jokowi mengebut infrastruktur. Lalu bagaimana anggaran  infrastruktur di masa awal kepemerintahan Jokowi dan Prabowo?

• Prospek Ekonomi AS dan Dampaknya terhadap Pasar Kripto
• Sejauh Mana Saham BUMI Melaju Setelah Laba Semester I-2024 Naik
• Pelaku Industri Produk Tembakau Alternatif Desak Revisi PP 28/2024

Prabowo 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025.

Nantinya anggaran sebesar Rp400,3 triliun akan digunakan untuk empat kategori pertama layanan dasar dan pangan, meliputi rumah susun 3884 unit dan rumah khusus 596 unit. Lalu ada sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi sebanyak 80 unit.

Pembangunan SPAM dengan kapasitas 773 liter perdetik dan Jaringan irigasi (Pembangunan seluas 2.000 Ha, dan Rehabilitasi seluas 15.000 Ha).

Kedua untuk infrastruktur yang menunjang konektifitas dan transportasi, membangun jalan nasional 159,1 km dan jalan tol 207,8 km, adapula pembangunan Bandar Udara 5 Lokasi, Pelabuhan penyeberangan 10 Lokasi dan Pelabuhan Laut 39 lokasi. Dan Jembatan baru 4.993,4 m Flyover (underpass) 1.552,0 meter.

Dari sektor energi dan ketenaga listrik kan Prabowo pengalokasikan dana infrastruktur untuk jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon Semarang atau cisem, pembangunan bendungan on koin 18 Juni dan bantuan pasang baru listrik kepada 130 ribu rumah tangga.

Terkahir sektor infrastruktur TIK, di awal pemerintahan Prabowo yaitu 2025 akan dialokasikan ke di Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi. Penyediaan Akses Internet di 36.830 lokasi layanan publik (Akumulatif) dan Operasional Satelit multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps

Jokowi

Di awal kepemimpinan Jokowi pada 2014, anggaran infrastruktur mencapai Rp154,7 triliun. Lalu mengalami kenaikan di 2015 yang mencapai Rp256,1 triliun. Presiden nampaknya menggenjot pemerataan infrastruktur di sejumlah daerah sehingga anggaran infrastruktur di tahun 2016 kembali naik menjadi Rp269,1 triliun. Namun di 2017 Pemerintah menganggarkan sebesar Rp381,2 triliun naik dratis. Dan diakhir masa jabatan pertamanya pada 2018 masih naik menjadi Rp394 triliun.

Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan anggaran di awal pemerintahan Prabowo nanti yang mencapai Rp400,3 triliun. Sedangkan bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 atau diakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo anggaran ini mencapai Rp422,7 triliun.