Anggaran Kemenkop/UKM Dipangkas 37,44 Persen, Teten: Omong Kosong!

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki menyampaikan kritik  terhadap penurunan anggaran kementeriannya pada tahun 2025. 

Alokasi anggaran Kemenkop UKM untuk tahun depan telah ditetapkan sebesar Rp937,17 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis sebesar 37,44% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp1,49 triliun.

Dalam rincian anggaran tersebut, Rp388,23 miliar akan dialokasikan untuk dukungan manajemen, sedangkan Rp548,92 miliar akan digunakan untuk program-program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. 

Teten Masduki menilai dengan anggaran yang berkurang secara signifikan, akan menjadi tantangan besar dalam melaksanakan berbagai program pengembangan dan pemberdayaan UMKM. 

Menurutnya, anggaran di bawah Rp1 triliun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan UMKM, terutama yang berskala mikro, yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih intensif.

• Penyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Terkait PP Kesehatan
• B40 akan Diluncurkan 2025, Bagaimana Nasib BBN Lainnya?
• Saham ADRO Ngebut Gara-gara Disiram ‘Bensin’ Ini

"Dengan anggaran di bawah Rp1 triliun, sangat berat bagi kami untuk mengurus jutaan UMKM, terutama yang skala mikro. Mereka sangat membutuhkan bantuan," terang Teten saat ditemui usai Rapat Kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 antara Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis, 12 September 2024.

Untuk mengatasi masalah ini, Teten mengusulkan agar status Kemenkop UKM dipertimbangkan untuk dipindahkan ke kelompok anggaran 2. Dengan perubahan status ini, alokasi anggaran diharapkan bisa meningkat menjadi Rp6–10 triliun, sehingga memberikan dukungan yang lebih signifikan bagi sektor UMKM. 

Teten berpendapat penambahan anggaran ini penting untuk memperkuat kapasitas kementerian dalam mendukung UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Penting Tingkatkan Akses Pembiayaan UMKM

Teten juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM ke sektor perbankan. Saat ini, sekitar 30,76 juta UMKM masih menghadapi kendala besar dalam mendapatkan layanan perbankan karena tidak memiliki histori kredit. 

Peningkatan akses ke pembiayaan ini dianggap krusial untuk membantu UMKM berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. “Jadi omong kosong lah mau memberdayakan UMKM kalau akses ke pembiayaannya masih rendah. Bukan semata-mata anggaran kementeriannya aja yang kecil,” tambah Teten.

• Penyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Terkait PP Kesehatan
• B40 akan Diluncurkan 2025, Bagaimana Nasib BBN Lainnya?
• Saham ADRO Ngebut Gara-gara Disiram ‘Bensin’ Ini

Teten Masduki berharap sektor UMKM dapat diberikan kesempatan lebih baik untuk tumbuh dan berkembang. Peningkatan dukungan ini diharapkan tidak hanya membantu UMKM menghadapi tantangan, tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, menyumbang sekitar 61% dari total PDB nasional. 

Kontribusi ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, mencapai 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi tetapi juga sebagai penyedia utama lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia. Dukungan dan pemberdayaan UMKM sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di seluruh penjuru negeri.