Anggaran Kementerian Dipangkas, Program Prioritas Harus Tetap Jalan

JAKARTA – Sejumlah pakar menyatakan pemerintah harus tetap menjalankan program-program prioritas kendati terjadi pemotongan anggaran secara signifikan demi menekan dampak jangka panjang pandemi COVID-19. Program prioritas tersebut antara lain menyangkut pemulihan ekonomi hingga pendidikan. 

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilongggarkan. “Bantuan tidak bisa sepenuhnya membantu UMKM. Pelaku UMKM lebih mengharapkan bisa bekerja normal,” jelasnya kepada media di Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021.

Pemerintah tahun ini menganggarkan Bantuan Presiden untuk UMKM (BPUM) sebesar Rp 1,2 juta per penerima atau separuh dari besaran tahun lalu sebesar Rp 2,4 juta per penerima yang disalurkan kepada sekitar 12,8 juta penerima bantuan. Penurunan nilai bantuan ini terjadi seiring keterbatasan dana pemerintah dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Pemerintah juga memutuskan memangkas anggaran di hampir semua kementerian dan mengalihkannya untuk penanganan pandemi.

• 80 Tahun Geluti Manufaktur, Induk Grup Bakrie Lirik Bisnis Teknologi Digital
• Gokil! Emiten Incar Dana Rights Issue Meroket 302 Persen, Ini Penyebabnya
• Kontroversi Laptop untuk Sekolah (Serial 1): Spek Tanggung, Mubazir Anggaran

Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra. Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan. 

Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi. “Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas. 

Di antara program-program unggulan Kemendikbudristek yang perlu tetap dijalankan adalah Program Guru Penggerak (PGP), Program Organisasi Penggerak (POP), Program Sekolah Penggerak (PSP), Kampus Merdeka, dan berbagai program lainnya. Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya. 

Sebagai contoh, PGP akan turut mempercepat peningkatan kapasitas guru. POP adalah program yang melibatkan organisasi masyarakat untuk terlibat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah. Demikian pula dengan PSP yang mencoba meningkatkan kualitas sekolah sehingga turut menjadi panutan dan menggerakkan sekolah lain. Adapun Kampus Merdeka menyasar mahasiswa untuk mampu bersaing di dunia kerja. 

Ancaman learning loss akibat pandemi menjadi perhatian besar sejumlah organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, Bank Dunia, dan OECD. “Kami tetap optimistis karena itu mengadopsi program yang pernah dilakukan berdasarkan pengalaman Nadiem Makarim (Mendikbudristek) selama di luar negeri. Artinya proses pembelajaran itu mau seperti apa, dibuat seperti apa yang pernah dirasakan. Saya rasa itu menjadi suatu hal yang baik dan menarik. Harapan saya tetap optimis. Meskipun ada satu catatan dari saya, pertama mentalitas guru-guru kita,” pungkas Andreas.

Di masa seperti ini, dia menyarankan guru harus ditingkatkan kualitasnya dalam pembelajaran daring dan fasilitas pembelajaran daring harus dimiliki oleh semua sekolah maupun peserta didik. Umpama satu keluarga anaknya tiga tapi hanya punya cuma satu HP, tentunya tidak akan mungkin terjadi proses pembelajaran yang baik sehingga sarana dan prasarananya harus dimiliki murid dan guru.”Hanya itu satu satunya cara. Kalau tidak ada percuma saja gak ada kegiatan pembelajaran,” tutup dia.