Anggaran Minim di 2025, Prabowo Tidak Fokus pada IKN?

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak akan menjadi prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menjabat.

Peneliti Indef Izzudin Farras menjelaskan hal ini terlihat dari kurangnya anggaran infrastruktur termasuk alokasi untuk IKN yang justru mengalami penurunan.

"Di mana, setidaknya kalau di RAPBN turun maka bisa kita baca juga prioritas pembangunan IKN ke depan tak seperti IKN beberapa tahun terakhir," katanya dalam diskusi Indef dilansir pada Selasa, 20 Agustus 2024.

• Munas Golkar Pastikan Ubah AD/ART, Muluskan Jalan Gibran Jadi The Next Ketum?
• Bahlil Cetak Rekor: Senin Dilantik Menteri, Selasa Jadi Ketum Golkar
• OJK: Nasabah Jiwasraya Tolak Restrukturisasi Silakan Lanjut Proses Hukum

Menurut Farras, pembangunan IKN tetap akan berjalan namun tidak semasif beberapa tahun ke belakang karena anggaran yang digelontorkan jauh lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sekadar informasi, dalam Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pembangunan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 ditetapkan sebesar Rp143,1 miliar. Jumlah ini jauh menyusut dibandingkan anggaran yang dihabiskan pemerintah hingga Juli 2024, yakni Rp42,5 triliun.

Jika dilihat dari sejak 2022-2024 pemerintah telah mengucurkan dana untuk membangun IKN Nusantara sebesar Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut angka tersebut hanya acuan dasar atau baseline. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan diberi keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran IKN, sesuai prioritasnya.

Menkeu menegaskan pemberian anggaran kepada kementerian/lembaga (K/L) juga tergantung kesiapan institusi tersebut nanti. Apakah akan dialokasikan ke Kementerian PUPR atau Otorita IKN.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.