Anggaran Perlindungan Sosial Jauh di Atas Dana Kemensos? Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan menjelaskan tentang kabar tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini yakni Rp479 triliun. Jauh di atas dana yang dikelola Kementerian sosial yang hanya sebesar Rp75,6 triliun. 

“Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial. Kayaknya menjadi pembahasan banget,” tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, pada Senin, 25 Maret 2024.

Ia menjelaskan, anggaran perlinsos yang mencapai ratusan triliun terbagi dalam berbagai kategori, termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Maknanya, tidak hanya Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini yang menerima alokasi anggaran perlinsos.

• Rekomendasi Warna Cat Rumah Populer di Tahun 2024 untuk Sambut Lebaran
• Wah! Biaya Pengamanan Warren Buffett 'Cuma' Rp4,91 M per Tahun
• Lucas, TXT, dan BABYMONSTER Siap Manjakan Fans K-Pop Bulan April Nanti

“Kemarin saya dengar bahwa Kementerian sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp30 triliun. Dalam hal ini, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim menggunakan anggaran tersebut untuk memberikan bantuan kepada siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui program PIP dan KIP.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengelola dana perlinsos sebesar Rp 49triliun untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan.

“Jadi, dari Rp496 triliun itu Rp49 triliun sendiri untuk pembayaran PBI JKN sebesar Rp49 triliun. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada Rp10,7 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Kemudian, sisa dari anggaran perlinsos sebesar Rp330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, seperti subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik, yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Subsidi Non-Energi

Selain itu, anggaran sebesar Rp330 triliun juga digunakan untuk subsidi non-energi, seperti subsidi untuk pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.

“Di dalam Rp330 triliun juga masih ada cadangan kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin,” ujar Menkeu.

“Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp496,8 triliun, Rp75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, LPH BBM, pupuk, kredit usaha dan kredit perumahan,” tegasnya.

Di samping itu, realisasi penyaluran anggaran perlinsos hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun. Atau baru terealisasi sebesar 7,6% dari pagu Rp496,8 triliun.

• Denda Rp25 Juta bagi Jemaah Haji Jika Simpan Air Zamzam di Koper Bagasi
• Bisa Saingi Tesla, CEO Apple Tim Cook Puji BYD
• OpenAI Pepet Petinggi Hollywood Tawarkan AI Pembuat Video, Sora

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan Kemensos hanya mengelola sebagian kecil dari anggaran perlinsos di APBN.

“Sisanya (bansos lain) ya saya enggak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini-sana. Yang jelas kami enggak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?” pungkas Risma, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di DPR RI, pada Selasa, 19 Maret 2024.