Anggaran SBSN untuk 847 Proyek Infrastruktur 2021 Senilai Rp27,5 T

JAKARTA – Pembiayaan proyek infrastruktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara mengalami kenaikan pada tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, alokasi anggaran mencapai Rp27,5 triliun untuk membiayai 847 proyek dari 11 kementerian/lembaga. Menurutnya, SBSN merupakan instrumen pembiayaan yang sifatnya kreatif atau creative financing.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Ini adalah upaya kita untuk terus meningkatkan perkembangan ekonomi syariah atau instrumen s yariah di Indonesia,” ujarnya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021, Rabu, 20 Januari 2021.

Ia berharap, instrumen ini dapat menjadi sumber pembiayaan yang maksimal bagi sosial dan ekonomi. “Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Saya berharap tidak ada korupsi dalam pelaksanaan proyek,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman mengungkapkan, sektor transportasi mendapat alokasi paling besar karena ada penugasan untuk penguatan konektivitas dan logistik.

Secara keseluruhan, ada 40 proyek infrastruktur darat, laut, dan udara di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp5,66 triliun.

Selain itu, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada 148 proyek infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp10,53 triliun. Masih di kementerian yang sama, 69 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan irigasi dan drainase utama perkotaan membutuhkan anggaran sebesar Rp4,23 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengalokasikan Rp382 miliar untuk delapan proyek embarkasi haji dan 42 proyek pusat pelayanan haji terpadu. Ada pula 11 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 269 madrasah senilai Rp2,78 triliun, serta pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji 135 proyek dengan alokasi senilai Rp200 miliar.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), anggaran 19 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi senilai Rp1,54 triliun. Sementara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada tiga proyek pembangunan tanaman nasional, satu laboraturium lapangan, dan satu SMK kehutanan sebesar Rp181,8 miliar.

Kemudian, LIPI ada tujuh proyek pembangunan laboraturium sebesar Rp659 miliar, satu proyek pembangunan fasilitas stasiun bumi di LAPAN Rp90 miliar, dan 61 proyek pembangunan perumahan di Kemenhan Rp964 miliar.

Terakhir, proyek pembangunan perumahan di Polri Rp199 miliar, satu proyek pembangunan Bull Treatment Unit di Kementerian Pertanian (Kementan) Rp19,2 miliar, serta satu proyek pembangunan laboraturium di Batan Rp124 miliar.