Anggaran Subsidi Perumahan FLPP Naik Jadi Rp25,18 Triliun pada 2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menambah anggaran subsidi perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp25,18 triliun pada 2023, atau naik dari tahun sebelumnya Rp23 triliun

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan hal ini karena adanya penambahan jumlah kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP pada 2023 menjadi 220.000 unit dari tahun sebelumnya 200.000 unit

“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp3,46 triliun untuk pembayaran KPR akad Tahun 2015-2020,” kata Herry TZ saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa, 6 September 2022.

• APPSI: Jika Harga BBM Naik, Bapok Bakal Ikut Melejit hingga 30 Persen
• Sudah Hidup Selama 91 Tahun, Warren Buffett Benci Hari Ulang Tahunnya
• Panen Emas, Emiten Tambang Grup Bakrie Bumi Resources Minerals Kantongi Laba Rp58 Miliar

Pada tahun anggaran (TA) 2023 juga akan disalurkan pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.

Herry TZ mengatakan untuk realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA 2022 tercatat, hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14% dari target 200.000 unit. Dengan penyerapan anggaran 63,91% atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun.

Sementara, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23% dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44% dari Rp291,4 miliar.

“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry TZ.

Pada kesempatan tersebut, Herry TZ juga menyampaikan realisasi anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2022 mencapai Rp296,25 miliar dari total DIPA Rp512,47 miliar atau setara 55,70% dengan pekerjaan fisik mencapai 56,29%.

“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,6% setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18%,” kata Herry TZ.

Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Pada 2021, backlog perumahan telah mencapai angka sebesar 12,7 juta dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 640.000 orang setiap tahunnya.