Anggota DPR Minta Kementerian BUMN Bertanggung Jawab Atas Dugaan Bocornya Data BSI
- Menurut Amin, dugaan bocornya data jutaan nasabah ini harus disikapi oleh pemerintah dengan sesegera mungkin melakukan mitigasi dan melindungi data nasabah.
Korporasi
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bertanggung jawab atas dugaan bocornya 15 juta data nasabah PT Bankk Syariah Indonesia Tbk (BSI/BRIS).
Menurut Amin, dugaan bocornya data jutaan nasabah ini harus disikapi oleh pemerintah dengan sesegera mungkin melakukan mitigasi dan melindungi data nasabah.
Amin mengatakan, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah munculnya aksi kejahatan terhadap nasabah dengan penyalahgunaan data pascaserangan ransomware.
- PBB Prediksi Ekonomi Global Tumbuh 2,3 Persen Tahun ini
- Petinggi The Fed Keluarkan Sinyal Hawkish, Kurs Rupiah Berpeluang Melemah
- Bersitegang dengan China, AS Janjikan Bantuan Keamanan ke Taiwan
"Kementerian BUMN harus ikut bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan instansi terkait keamanan siber," ujar Amin dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Jumat, 19 Mei 2023.
Dalam pernyataannya, Amin menyoroti dugaan bahwa grup peretas asal Rusia, Lockbit, telah melakukan serangan siber dan melumpuhkan sistem layanan BSI.
Peretasan ini diduga sebagai jenis serangan siber yang biasa disebut ransomware yang mana peretas melakukan enkripsi data-data berharga sebelum meminta sejumlah uang tebusan.
Menurut Amin, Kementerian BUMN yang bertugas membina dan mengawasi manajemen bank-bank BUMN tidak bisa lepas tangan dalam perkara ini.
Pasalnya, peretasan sistem teknologi informasi bank-bank, termasuk yang berpelat merah, sudah beberapa kali terjadi dan mengindikasikan bahwa pertahanan siber bank-bank di dalam negeri tidak cukup kuat.
Amin pun mendesak pihak manajemen BSI untuk membuka hasil investigasi forensik digital terkait serangan siber terhadap sistem BSI.
"Saya melihat respon BSI pascaserangan ransomware belum cukup membuat nasabah tenang. Seharusnya BSI bergerak cepat mencegah penyalahgunaan data yang bisa merugikan nasabah. Apapun alasannya, ini merupakan kelalaian pengelola BSI," kata Amin.