Anies Sebut Masyarakat Disiplin Kunci New Normal

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Kedisiplinan masyarakat terhadap aturan ini merupakan penentu terhadap masa normal baru (the new normal).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya menurunkan TNI dan Polri untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak sebenarnya bukan pemerintah atau para ahli yang menentukan, adalah perilaku masyarakat di wilayah PSBB. Bila masyarakat memilih taat, maka PSBB bisa berakhir. Bila tidak, ya terpaksa PSBB harus diperpanjang,” jelas Anies di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Anies berharap agar masa PSBB kali ini yang berakhir pada 4 Juni mendatang akan menjadi perpanjangan yang terakhir dan masyarakat siap menjalani kehidupan normal baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Nanti akan kami umumkan protokol-protokol di setiap sektor, dari mulai protokol kegiatan perekonomian, peribadatan, sosial, serta budaya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan baru kita sambil mencegah penularan COVID-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan pihaknya bersama jajaran Polri telah menyiagakan seluruh personil untuk membantu penegakan aturan PSBB.

“Rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini obyeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat. Kemudian mal, pasar rakyat, tempat pariwisata,” kata dia.

Menurutnya, berdasarkan data ada 1.800 obyek yang akan dilakukan pendisiplinan tersebut.

Dia menjelaskan pada tahap pertama, pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak di empat wilayah yaitu DKI Jakarta khususnya di Bundaran HI serta wilayah Bekasi, kemudian Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. (SKO)