Antisipasi Keterbatasan Fiskal, Menhub Pilih-Pilih Prioritas Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menentukan prioritas pembangunan infrastruktur nasional sebagai upaya di tengah keterbatasan fiskal negara.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, indikator ekonomi Indonesia pada kuartal I-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

“Namun di sisi lain situasi ketidakpastian global yang tinggi baik dari COVID-19 dan geopolitik dunia membuat pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan efesiensi anggaran 2023,” kata Budi saat rapat bersama denan DPR RI Komisi V, Selasa, 7 Juni 2022. 

• 7 Film Indonesia Paling Laris dengan Jumlah Penonton Terbanyak Sepanjang Masa
• KPPU Endus Dugaan Kartel di Minyak Goreng, Anak Usaha Indofood hingga Musim Mas Dipanggil
• Emiten Milik Grup Djarum (TOWR) Tebar Dividen, Segini yang Didapat Orang Terkaya se-Indonesia Hartono Bersaudara

Budi menambahkan,  berdasarkan lima tahun terakhir tercatat gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub.

Kemenhub mencatat pagu kebutuhan pada 2023 sebesar Rp73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp33,02 triliun atau terdapat selisih/gap senilai Rp40,78 triliun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Budi telah melibatkan pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara.

Menurutnya, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Kemudian telah dilakukan upaya untuk membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara. 

"Salah satunya, saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek strategis," katanya.