Antisipasi Krisis Demografi, China Ingin Keluarga Miliki 3 Anak

JAKARTA -- China menduduki peringkat tertinggi dunia sebagai negara dengan populasi terbanyak. Menurut situs Worldometers, jumlah penduduk China mencapai 1,44 miliar per 24 Agustus 2021.

China menyumbang sekitar 18,47% dari total populasi dunia. Sebagian besar penduduknya tinggal di kota (60,8%), dengan Shanghai menjadi kota terpadat di China dengan 22,31 juta penduduk.

Dengan penduduk terbanyak, tidak membuat China tahan dari krisis demografi. Menurut prediksi Worldometers, situs yang berbasis di Amerika Serikat, mulai 2025, China akan mengalami penyusutan populasi hingga lebih dari 3 juta jiwa. Penyusutan terus terjadi hingga tahun 2050.

• Korban PPKM, 5 Mal di Bandung Dijual
• Duh! Jumlah Kasus PKPU dan Pailit Meroket Tembus 430 Kasus
• Berbenah Diri, PT PAL Serap Anggaran Rp 1,28 Triliun

Dihadapkan dengan krisis demografis yang mengkhawatirkan, China mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak.

Selama lebih dari 35 tahun, Partai Komunis yang berkuasa secara ketat memberlakukan kebijakan satu anak, karena negara itu berusaha mengatasi kelebihan penduduk dan mengurangi kemiskinan.

Tetapi ketika ekonomi berkembang pesat, China mendapati populasinya menua dan angkatan kerjanya menyusut.

Dalam upaya untuk mengurangi risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh penurunan angka kelahiran, partai tersebut mengumumkan pada tahun 2015 bahwa mereka akan mengizinkan pasangan menikah untuk memiliki dua anak.

Namun setelah kenaikan singkat pada tahun 2016, tingkat kelahiran nasional telah turun dari tahun ke tahun – mendorong partai tersebut untuk melonggarkan kebijakan lebih jauh lagi untuk tiga anak.

Pengesahan resmi kebijakan tiga anak negara itu menjadi undang-undang terjadi pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Mayoritas Perempuan Menolak

Mengutip CNN, kebijakan baru tersebut masih disambut dengan skeptisisme dan kritik yang meluas di media sosial China, dimana banyak perempuan mengungkapkan kecemasan atas meningkatnya biaya hidup dan ketidaksetaraan gender yang mengakar di tempat kerja.

Banyak yang berpendapat bahwa membesarkan tiga anak akan sangat mahal, dan di luar jangkauan sebagian besar pasangan perkotaan, banyak dari mereka menghadapi upah yang mandek, kesempatan kerja yang lebih sedikit, dan jam kerja yang melelahkan.

"Saya bahkan tidak ingin punya satu anak, apalagi tiga," kata salah satu komentar di Weibo, platform mirip Twitter di China.

Meskipun ketidaksetaraan kekayaan dan pekerjaan yang berlebihan adalah masalah yang terlihat di seluruh dunia, di China hal itu diperburuk oleh peran gender yang mengakar yang sering menempatkan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak pada perempuan.

"Kalau begitu, apakah laki-laki akan mendapat cuti ayah untuk ketiga anak mereka?" tulis seorang warga.

Saat ini tidak ada hukum nasional yang memberikan cuti ayah di China. Ketidakseimbangan dalam tanggung jawab orang tua berarti sulit bagi perempuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.

Sejak proposal kebijakan tiga anak diumumkan awal tahun ini, timbul kekhawatiran bahwa hal itu pada akhirnya dapat memperburuk kondisi bagi pekerja perempuan di negara itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak wanita melaporkan menghadapi diskriminasi pekerjaan berdasarkan status perkawinan atau orang tua mereka, dengan majikan yang sering enggan membayar cuti hamil.

Laporan Human Rights Watch awal tahun ini menemukan bahwa perempuan di beberapa perusahaan disuruh menunggu giliran untuk mengambil cuti hamil; jika mereka hamil lebih cepat dari "jadwal", mereka dapat dipecat atau dihukum.

Tidak mengherankan, banyak wanita muda yang berpikiran karir di China menjadi semakin meresahkan dengan tradisi dan institusi seperti pernikahan dan persalinan.

"Sebagai seorang wanita, saya merasa seperti berada di jalan yang semakin sempit, dan tidak ada jalan untuk kembali," tulis kelompok hak-hak perempuan di Weibo pada hari Kamis, 19 Agustus 2021.

Respons Partai Komunis

Partai Komunis telah mengakui masalah ini dan berjanji untuk mengatasinya. Amandemen UU baru diarahkan untuk melindungi hak perempuan atas pekerjaan.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk mendirikan fasilitas penitipan anak di tempat umum dan tempat kerja.

Selain itu, pemerintah juga akan "menggelar langkah-langkah yang lebih mendukung dalam hal keuangan, perpajakan, asuransi, pendidikan, perumahan dan pekerjaan, untuk meringankan beban keluarga."

Media pemerintah China, Xinhua, melaporkan bahwa pada 2019, tingkat kelahiran nasional mencapai level terendah dalam 70 tahun sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan tahun berikutnya, jumlah bayi baru lahir turun lagi 18%.

China telah mengalami penurunan tingkat kesuburan dari lebih dari lima kelahiran per wanita menjadi kurang dari dua dalam 40 tahun. Krisis ini juga dialami negara tetanggannya: Korea Selatan dan Jepang.

Namun dengan memiliki banyak anak, wanita China membutuhkan pengorbanan yang luar biasa ketika mereka sudah menikmati hidup yang relatif mandiri.*