Antisipasi Mudik, PLN Targetkan Ada 6.278 SPKLU pada 2025

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mentargetkan akan menambah sebanyak 6.278 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seluruh Indonesia sampai tahun 2025.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Edi Srimulyanti menjelaskan tambahan 6.278 SPKLU  untuk untuk memenuhi target rasio SPKLU terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi 1:17.

"Rencana tambahan kami yang tadinya 3.233 itu nanti menjadi di tahun 2025 jadi 6.278 unit stasiun," katanya dalam Coffee Morning :  Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025 s.d 2030, di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025.

• Disebut Berperan di Program Ketahanan Pangan, Inilah Perkembangan Asuransi Parametrik di Indonesia
• Partisipasi Adira Finance di IIMS 2025: Apa Saja yang Ditawarkan?
• Saham Blue Chip LQ45 dengan PER Terendah, ADRO dan ADMR Menarik 

PLN menyediakan empat skema kemitraan SPKLU yang secara komersil sangat feasible, sehingga mendorong infrastruktur SPKLU yang bermitra dengan PLN tumbuh lebih cepat di lokasi strategis.

Skema pertama ialah lahan dari pihak mitra, charget set dari pihak PLN. Skema dua yakni lahan dan charger set dikelola mitra. Skema tiga yaitu lahan dari mitra satu dan charger set dari mitra dua. Terakhir, skema keempat yakni mitra menyediakan SPKLU yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Geotagging SPKLU Non-PLN.

Untuk periode mudik Lebaran 2025, PLN bersama mitra meningkatkan ketersediaan SPKLU menjadi 3.385 unit di 2.306 lokasi. Khusus untuk jalur mudik Sumatera-Jawa meningkat empat kali lipat menjadi 1.000 Unit SPKLU di 645 lokasi.

Hal ini sejalan dengan prediksi PLN terhadap jumlah pengguna kendaraan listrik yang dapat meningkat delapan kali lipat dibandingkan dengan periode Lebaran 2024 yang sebanyak 31.200 kendaraan listrik.

Sedangkan berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini saja jumlah kendaraan berbasis BBM ada sekitar 20,1 juta yang mengaspal di jalanan. Sementara itu, jumlah mobil listrik diprediksi mencapai 934.000 unit pada 2030 mendatang.

Maka dari itu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyampaikan pembangunan SPKLU harus tersebar secara merata. Ini membuka akses kepada pengguna mobil listrik.

Kebutuhan SPKLU juga harus tersebar di berbagai kota besar hingga pelosok daerah. Jisman meminta dan PLN untuk turut berkontribusi mencukupkan rasio SPKLU di Indonesia.

Kementerian ESDM telah mengatur pembangunan SPKLU setidaknya menyasar sejumlah titik krusial. Diantaranya, pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, SPBU, hingga rumah sakit, hotel dan pelabuhan.

Ketentuan pengisi daya juga diatur melalui pokok-pokok Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU. 

"Sehingga pembangunan SPKLU tidak terpusat di padat penduduk saja. Jadi badan usaha harus membangun SPKLU dengan jumlah tertentu di wilayah non padat sebelum dapat membangun kembali di wilayah yang padat," tandasnya.