APBN 2022 Dirancang Siap Hadapi Efek Varian Lambda

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 telah dirancang untuk menghadapi varian baru virus corona, yaitu varian lambda yang ditengarai bakal menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Rancangan ini dinilai sebagai langkah antisipatif pemerintah terhadap varian lambda yang telah merebak dan mulai masuk ke Asia Tenggara.  

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, Badan Kebijakan Fiskal telah siap menghadapi mutasi virus corona itu. Ia berujar APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. 

• Dunia Usaha Belum Pulih, Pembiayaan Korporasi Masih Lambat
• Ini Alasan Hakim Bebaskan 13 Manajer Investasi dari Dakwaan Korupsi Jiwasraya
• 5 Fitur Baru WhatsApp ini Hadir bagi Pengguna Android dan iPhone

“APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi,” kata Febrio dalam press conference daring berjudul’ Strategi dan Outlook Perekonomian dan Kesejahteraan’ yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, hari ini pada Rabu, 18 Agustus 2021. 

Febrio menambahkan,  pengendalian pandemi dari ancaman mutasi virus akan teratasi sejalan dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kita melihat varian delta menjadi headline di 2021, dan ini (varian Lambda) akan kita pantau. Virus memang terus bermutasi, tapi yang jelas  kita punya pengalaman dua tahun dan siap dengan living with endemic,” ujar Febrio.  

Lebih lanjut, beberapa langkah antisipatif pada APBN adalah menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

“Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga,” menurut Febrio.

• Keren! 8 Start Up Indonesia Masuk Top 100 Forbes Asia to Watch
• Bank BNI Luncurkan Platform BNI Xpora untuk Permudah Ekspor UMKM
• Kolaborasi Bank Aladin, Alfamart, dan Halodoc Buka Sentra Vaksinasi Massal untuk Tingkatkan Herd Immunity Rakyat Indonesia

Selain itu, pemerintah konsisten dalam menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7,07%. 

Penguatan pemulihan ekonom ini akan terus dijaga. Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan.

"Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," kata Febrio.