APBN Terbatas, UMKM Bisa Manfaatkan Dana di Pasar Modal

JAKARTA- Untuk mendukung permodalan, usaha mikro, kecil dan menengah dapat memanfaatkan dana di pasar modal.

“Bisa memanfaatkan pasar modal agar tidak semata-mata bertumpu APBN/APBD yang jumlahnya terbatas,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah menanggapi banyaknya UMKM yang mengalami kesulitan permodalan selama wabah COVID-19.

Selama ini, kata Said, bursa saham di Indonesia terlalu bias terhadap usaha besar sehingga tidak mengherankan bila pada akhirnya jumlah emiten tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Karena itu, lantai bursa keuangan perlu diisi oleh kelompok usaha skala UMKM, pihak otoritas bursa tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan usaha, sekaligus prospek bisnisnya,” ujar Said Abdullah dilansir Antara Minggu 2 Agustus 2020.

Menurut dia, APBN Tahun 2021 akan menghadapi tantangan yang berat ke depan. Hal ini diperparah situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.

Karena itu, fokus penyusunan RAPBN harus diarahkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan berbagai transformasi struktural yang berkelanjutan.

RAPBN yang disusun kredibel dalam membaca masalah pada tahun 2021. Sebab kekusutan masalah sektor ekonomi akibat COVID-19 menjadi tali-temali kusut sekaligus pelik.

“Saya kira, perlu kejernihan pemikiran agar kebijakan yang kita susun pada tahun depan akurat mengurai kusutnya masalah,” katanya.

Said mengatakan  situasi pandemi sekarang membutuhkan kebijakan yang luar biasa (extra ordinary) yang berdampak pada postur APBN 2021 sebagai faktor kunci dalam orkestra pemulihan ekonomi nasional.

Said menyarankan APBN 2021 lebih fokus kepada program bantuan sosial, dukungan UMKM khususnya sektor primer dan ekspor, mitigasi risiko keuangan dan untuk kebijakan fiskal.